Pengamat Ekonomi Universitas Jember Sebut Kenaikan BBM Dapat Picu Inflasi

Liputan6.com, Jember - Pengamat ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono PhD mengatakan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat berdampak pada laju inflasi yang harus diwaspadai semua pihak.

"Besar kemungkinan pada waktu dekat ini akan terjadi penurunan pada konsumsi dan kenaikan inflasi, tetapi dalam taraf yang moderat," katanya di Jember, dilansir dari Antara, Minggu (4/9/2022).

Menurut dia, perkiraan yang mungkin inflasi bisa di kisaran 6-8 persen disebabkan ekspektasi inflasi sudah terbentuk dahulu dan adanya penyesuaian perilaku.

"Akan tetapi, itu tetap menjadi risiko nantinya bila ternyata lonjakannya sangat besar, apalagi melebihi pertumbuhan ekonomi yang kian memulih," ucap Pakar Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej itu.

Ia mengatakan kenaikan harga BBM di tengah naiknya suku bunga Bank Indonesia (BI) 3,75 persen akan mempengaruhi kinerja ekonomi dan berimbas lebih besar dari pengetatan moneter yang dilakukan oleh BI.

"Bukan tidak mungkin akibat naiknya harga BBM, kenaikan biaya produksi tarif angkutan dan harga sandang pangan pun juga ikut naik, begitu juga akan memicu inflasi," katanya.

Adhitya menjelaskan tingkat inflasi tahunan pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen memungkinkan pembuat kebijakan moneter akan meninjau kembali prospek inflasi dalam menanggapi kebijakan harga BBM.

"Harga bahan bakar merupakan masalah yang sensitif secara politik di Indonesia, dan perubahan tersebut akan memiliki implikasi besar bagi rumah tangga dan usaha kecil, karena bahan bakar bersubsidi menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan negara," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan BBM tidak bisa dihindari dan sinyal sudah deras terdengar yang dengan tegas pemerintah membeberkan alasan-alasan dasar mengapa naik.

Tekanan pada anggaran negara mau tidak mau memangkas subsidi BBM dan pemerintah berani tidak populis, meski demikian dampak terhadap ekonomi domestik dan rakyat signifikan terjadi, terutama dalam jangka pendek sebelum mereka mampu menuju keseimbangan ekonomi barunya.