Eri Cahyadi Usulkan RT/RW di Surabaya Dapat Dana Operasional, Ketua DPRD: Silakan Kalau Anggaran Cukup

Liputan6.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewacanakan adanya anggaran operasional untuk RT/RW pada 2024. Anggaran operasional tersebut diharapkannya dapat mendukung kegiatan masyarakat di Balai RW. 

"Untuk tim anggaran, ini Balai RW sudah semakin banyak yang bagus, nanti saya minta tolong tahun 2024 masukkan (anggaran) untuk operasionalnya RT sama RW," kata ditulis Selasa (12/9/2023).

Eri Cahyadi menyebut bahwa anggaran operasional ini berbeda dengan dana insentif yang selama ini diterima Ketua RT/RW di Surabaya. Dimana anggaran operasional diperuntukkan dalam mendukung kegiatan masyarakat di Balai RW.

"Kalau selama ini RT/RW ada honor insentifnya, maka 2024 masukkan buat operasionalnya. Mungkin (anggaran operasional) per RW Rp300 ribu, per RT Rp200 ribu. Misalnya untuk kegiatan RW, bayar listrik dan sebagainya," ujarnya.

Tak hanya itu, fasilitas pendukung untuk Balai RW juga tak luput menjadi concern pemikiran Wali Kota Eri Cahyadi. Wacana tersebut tentu dengan tetap memperhatikan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

"Karena saya ingin RW itu bergeraknya luar biasa. Tapi yang pasti operasionalnya untuk RW/RT harus dipikirkan," tutur Cak Eri, sapaan lekatnya.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono memandang perlu mempertimbangkan usulan dana operasional untuk ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan menyesuaikan kemampuan kekuatan anggaran pemerintah kota setempat.

"Harus dipertimbangkan dahulu kemampuan anggarannya. Komisi di DPRD akan mengkaji lebih dalam nantinya terkait dengan ketersediaan anggaran apakah cukup atau tidak?" kata Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Sebelumnya diusulkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk ketua RT/RW sebesar Rp200 ribu dan Rp300 ribu.

"Kalau kekuatan anggaran cukup, ya, silakan. Namun, jangan sampai membuat APBD terkontraksi nantinya. Perencanaan anggaran harus realistis sesuai dengan kemampuan," katanya.

Adi Sutarwijono melanjutkan, "Maunya memang banyak, tetapi harus realistis dengan kemampuan. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang. Apalagi, sudah ada kenaikan insentif KSH (Kader Surabaya Hebat), bunda PAUD (pendidikan anak usia dini), modin, dan RT/RW. Ini semua soal ketersediaan anggaran."

Adi menambahkan bahwa Pemkot Surabaya saat ini menjadikan balai RW sebagai tempat layanan masyarakat. Namun, masih ada RW yang belum mempunyai balai.

"Kami mendorong pembangunan itu. Faktanya balai RW juga dipakai bersamaan dengan PAUD. Oleh karena itu, harus dibagi fungsinya," katanya.