Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat

Personil kepolisian dari satuan Brimob beristirahat saat menjaga aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di depan Gedung Bawaslu. Ribuan aparat keamanan gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi.
Foto
Tampilkan foto dan video
Personil kepolisian dari satuan Brimob beristirahat saat menjaga aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Ribuan aparat keamanan gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)6 photos
FOTO: Potret Ekspresi Polisi Saat Menjaga Aksi Unjuk Rasa
Lihat Foto
Peserta aksi massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat membuat barikade jelang membubarkan diri usai unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Mereka meminta Bawaslu memeriksa hasil suara Pemilu 2019 yang dinilai banyak kecurangan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)7 photos
FOTO: Nyaris Ricuh, Massa Aksi GNKR Membubarkan Diri
Lihat Foto
Massa aksi dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat berunjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Dalam aksinya yang dijaga aparat kepolisian, mereka meminta Bawaslu memeriksa hasil perolehan suara Pemilu 2019 yang dinilai banyak kecurangan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)8 photos
FOTO: Massa Protes Pemilu 2019 Curang, Polisi Jaga Ketat Gedung Bawaslu
Lihat Foto
Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat melaksanakan salat magrib di sela aksi unjuk rasa di depan kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Dalam aksinya, mereka Bawaslu memeriksa hasil Pemilu 2019 yang dinilai banyak terdaopat kecurangan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)6 photos
FOTO: Massa Aksi Salat Magrib di Kawasan Bundaran HI Jakarta
Lihat Foto
Peserta aksi massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat melakukan salat maghrib saat unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Dalam aksinya, mereka Bawaslu memeriksa hasil Pemilu 2019 yang dinilai banyak terdapat kecurangan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)8 photos
FOTO: Massa Aksi Buka Puasa dan Salat Magrib di Depan Gedung Bawaslu
Lihat Foto
Loading

TRENDING

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Berita Terbaru