Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel Kepastian Hukum

Terdakwa Hasto Kristiyanto membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) terkait buronan Harun Masiku.
Selain itu, dalam surat dakwaannya JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara jelas menguraikan bagaimana perbuatan Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Eksepsi Hasto, KPK Dinilai Langgar Asas Kepastian Hukum karena Mendaur Ulang Kasus
tujuan hukum di indonesia ©Ilustrasi dibuat AI
Tujuan Hukum di Indonesia: Mewujudkan Keadilan dan Ketertiban Masyarakat
apa tujuan hukum ©Ilustrasi dibuat AI
Apa Tujuan Hukum: Memahami Fungsi dan Peranan Hukum dalam Masyarakat
fungsi internal peraturan perundang-undangan ©Ilustrasi dibuat AI
Fungsi Internal Peraturan Perundang-undangan, Peran Penting dalam Sistem Hukum Indonesia
Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS), Selasa (4/2/2025). (Foto: Istimewa)
Awasi Perizinan Daerah, Kejaksaan Agung Teken MoU dengan Kemendagri, KPK, Polri, dan BAPPISUS
sponsored
fungsi dan tujuan hukum ©Ilustrasi dibuat AI
Fungsi dan Tujuan Hukum: Memahami Peran Penting Hukum dalam Masyarakat
apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan ©Ilustrasi dibuat AI
Apa Arti Penting Hukum dalam Mewujudkan Keadilan?
apa fungsi hukum dalam kehidupan bernegara ©Ilustrasi dibuat AI
Apa Fungsi Hukum dalam Kehidupan Bernegara: Peran Penting dan Tujuannya
teori tujuan hukum ©Ilustrasi dibuat AI
Teori Tujuan Hukum: Pengertian, Jenis, dan Penerapannya
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan Kantor Pelayanan Pertanahan di Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2024). (Arief/Liputan6.com
AHY Ungkap Kunci Utama Indonesia Jadi Negara Maju di 2045
Ilustrasi Vonis Majelis Hakim (Istimewa)
1 Maret Hari Kehakiman Nasional, Tantangan dan Langkah Menjaga Kedaulatan Hukum
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN dan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam. (Foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham).
Misi AHY Jadi Menteri ATR/BPN: Beri Kepastian Hukum ke Investor
Emisi karbon merupakan kunci penting untuk menghindari perubahan iklim saat ini. Solusinya adalah mesin penghisap karbon di Swiss. (Pixabay)
Pemerintah Rilis Perpres Penyimpanan Karbon, Ini Isinya
Ilustrasi sanksi pidana yang diberikan kepada produsen obat yang tidak patuh. credit: unsplash.com/tingey injury law firm.
Aturan Kepailitan dan PKPU Harus Diperkuat, Ini Manfaatnya
Sampai dengan Juli 2023, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil meraih kontrak baru senilai Rp 15,68 triliun. Dok: PTPP
PT PP Kembali Beroperasi Pasca Status PKPU Dicabut
Ketum Partai Gerindra sekaligus bacapres, Prabowo Subianto (tengah) bersama Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto (kedua kiri), Ketum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra (kanan) dan Ketum Gelora Anis Matta (kiri) sesaat sebelum melakukan rapat tertutup di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (14/9/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Yusril Ungkap Penyebab Investasi Sulit Berkembang: Kepastian Hukum Tidak Ada
(Foto: © Pexels/Pixabay) Ilustrasi pulau
Kegiatan Tambang di Pulau Kecil Butuh Kepastian Hukum
Cita Citata dan Didi Mahardika didampingi kuasa hukumnya, menyambangi Polda Metro Jaya, Senin (12/12/2022). (Dok. M. Altaf Jauhar)
Cita Citata dan Didi Mahardika Sambangi Polda Metro Jaya Bersama Kuasa Hukum, Ada Apa?
Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kemenkeu Terus Sosialisasikan UU Cipta Kerja: Beri Kepastian Hukum
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2020). Rapat di antaranya membahas perkembangan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Sri Mulyani: Kepastian Hukum Bantu Pemulihan Ekonomi
Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno saat memaparkan visi misi dalam debat Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (17/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sandiaga Sebut Ketidakpastian Hukum Hambat Dunia Usaha, Begini Kata Pengamat
Loading