Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel Kepastian Hukum

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, saat ini, pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia, sehingga Indonesia masuk ke dalam negara G20.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan Kantor Pelayanan Pertanahan di Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2024). (Arief/Liputan6.com
AHY Ungkap Kunci Utama Indonesia Jadi Negara Maju di 2045
Ilustrasi Vonis Majelis Hakim (Istimewa)
1 Maret Hari Kehakiman Nasional, Tantangan dan Langkah Menjaga Kedaulatan Hukum
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN dan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam. (Foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham).
Misi AHY Jadi Menteri ATR/BPN: Beri Kepastian Hukum ke Investor
Emisi karbon merupakan kunci penting untuk menghindari perubahan iklim saat ini. Solusinya adalah mesin penghisap karbon di Swiss. (Pixabay)
Pemerintah Rilis Perpres Penyimpanan Karbon, Ini Isinya
Ilustrasi sanksi pidana yang diberikan kepada produsen obat yang tidak patuh. credit: unsplash.com/tingey injury law firm.
Aturan Kepailitan dan PKPU Harus Diperkuat, Ini Manfaatnya
Sampai dengan Juli 2023, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil meraih kontrak baru senilai Rp 15,68 triliun. Dok: PTPP
PT PP Kembali Beroperasi Pasca Status PKPU Dicabut
Ketum Partai Gerindra sekaligus bacapres, Prabowo Subianto (tengah) bersama Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto (kedua kiri), Ketum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra (kanan) dan Ketum Gelora Anis Matta (kiri) sesaat sebelum melakukan rapat tertutup di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (14/9/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Yusril Ungkap Penyebab Investasi Sulit Berkembang: Kepastian Hukum Tidak Ada
(Foto: © Pexels/Pixabay) Ilustrasi pulau
Kegiatan Tambang di Pulau Kecil Butuh Kepastian Hukum
Cita Citata dan Didi Mahardika didampingi kuasa hukumnya, menyambangi Polda Metro Jaya, Senin (12/12/2022). (Dok. M. Altaf Jauhar)
Cita Citata dan Didi Mahardika Sambangi Polda Metro Jaya Bersama Kuasa Hukum, Ada Apa?
Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kemenkeu Terus Sosialisasikan UU Cipta Kerja: Beri Kepastian Hukum
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2020). Rapat di antaranya membahas perkembangan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Sri Mulyani: Kepastian Hukum Bantu Pemulihan Ekonomi
Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno saat memaparkan visi misi dalam debat Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (17/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sandiaga Sebut Ketidakpastian Hukum Hambat Dunia Usaha, Begini Kata Pengamat
Loading