Misi AHY Jadi Menteri ATR/BPN: Beri Kepastian Hukum ke Investor

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi resmi mengambil sumpah jabatan dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara. AHY saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pembehentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Ada hal priorotas yang disampaikan AHY untuk dikerjakan, salah satunya memberikan kepastian hukum mengenai status tata ruang dan pertanahan kepada para investor.

"Kita punya tujuan untuk bsai menghadirkan kepastian hukum soal tata ruang, lokasi dan tanah untuk pembangunan infratruktur. Dengan begitu, maka investasi akan bergerak," ucap AHY di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Ditegaskannya, dengan masuknya investasi, maka akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Lanjutkan Sertifikat Elektronik

AHY sendiri menyadari, masa kerjanya di kabinet hanya tinggal 8 bulan. Meski demikian, dirinya memastikan akan bekerja semaksimal mungkin.

"Ada beberapa prioritas, tapi saya meyakinkan 8 bulan bisa dijalankan dengan daya upaya yang saya miliki, seperti sertifikat elektronik, tumpang tindih tanah, termasuk permainan mafia tanah," pungkasnya.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merestui putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Bapak SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk Mas AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Ossy, yang juga sekretaris pribadi SBY itu, menyampaikan bahwa AHY bertemu SBY, Selasa malam (20/2), di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk memohon doa restu untuk perjalanannya ke depan dalam mengemban amanah sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Ossy mengatakan SBY, yang juga ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tidak menghadiri pelantikan putra sulungnya sebagai menteri ATR/BPN, karena baru tiba di kediamannya di Cikeas usai kunjungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Bapak SBY sendiri tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas,” tambah Ossy.

Pelantikan AHY itu memberi sinyal berakhirnya posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Jokowi selama hampir 10 tahun.

Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden pada periode 2014-2019 dan 2019-2024, Demokrat kerap menegaskan posisinya sebagai partai oposisi pemerintah.

Namun, situasi politik pada Pemilu 2024 menempatkan Partai Demokrat berada dalam gerbong yang sama dengan Jokowi melalui Koalisi Indonesia Maju.

Hal itu menjadi pertimbangan bagi Demokrat untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin pada tahun terakhir kepemimpinan mereka yang tersisa kurang lebih delapan bulan.