Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, telah mensahkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Disahkannya peraturan ini menuai reaksi dari aktivis dan penggiat dunia maya.
Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju menyatakan, materi muatan dari Peraturan Menteri Kominfo ini sangat merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan iklim negatif pengekangan kebebasan hak asasi oleh negara.
"Secara mendasar saja, pengertian konten negatif sangat luas dan multitafsir, tidak ada indikator yang jelas dan pengertian serta defenisi yang memadai dan ujungnya berpotensi besar dalam melanggar hak asasi manusia," jelas Anggara kepada tim Tekno Liputan6.com, Jumat (8/8/2014).
Anggara juga menambahkan bahwa kewenangan pemerintah --dalam hal ini Kominfo-- sangat besar dan terlalu luas sehingga nyaris sulit dikontrol dengan adanya Permen ini.
"Peraturan Menteri ini memposisikan Menkominfo sebagai pelapor, pengadu, penyidik, penuntut, pembuat standar penilaian sekaligus penilai atau hakim dan sekaligus pula eksekutor dalam kebijakan blocking dan filtering," ujarnya.
Lebih lanjut Anggara beranggapan bahwa Kominfo bukanlah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menilai suatu konten bertentangan dengan hukum atau tidak.
"Kominfo memainkan peran yang begitu besar dengan mengambil kewenangan badan lain terutama Pengadilan dan lebih buruknya lagi dilakukan tanpa kontrol dari manapun," tutupnya.
Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ditandatangani pada 7 Juli 2014 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada 17 Juli 2014. Peraturan selengkapnya dapat diunduh melalui situs Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atau Internet Sehat.
Baca juga:
Kominfo Perketat Akses Internet ke Situs Porno
Pemilik Warnet Diminta Blokir Situs Porno
Tifatul: Definisi Pornografi Kita dengan Mereka Beda
Atur Blokir Situs, Pemerintah Dianggap Berkuasa Sendiri
Kewenangan pemerintah --dalam hal ini Kominfo-- dianggap sangat besar dan terlalu luas sehingga nyaris sulit dikontrol.
diperbarui 08 Agu 2014, 11:12 WIBDiterbitkan 08 Agu 2014, 11:12 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Tips Mengurangi Sakit Gigi yang Efektif dan Alami, Pakai Air Garam hingga Bawang Putih
Cara Menghilangkan Ghost Touch: Panduan Lengkap Mengatasi Masalah Layar Sentuh
5 Potret El Rumi Pamer Aksi Kembali Jadi Vokalis Magang The Changcuters, Eksis Abis
Link Nonton Anime Isekai So I’m a Spider? So What Season 1 Full Episode, Saksikan Keseruannya di Vidio
Kenaikan PPN 12% Dikhawatirkan Menurunkan Daya Beli Masyarakat, Begini Fakta dan Pandangan Ahli
IHSG Ditutup Menguat Senin Sore, Saham ENAK Jadi Pendorong
Tujuan Teks Anekdot: Pengertian, Ciri, Struktur, dan Contoh Lengkap
Mantan Bos IMF Dihukum Penjara 4 Tahun Terkait Kasus Korupsi di Spanyol
Hanwha Life Raih Golden Star Trophy di Top Digital Awards 2024
Tujuan Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan
Promo Hari Hari Swalayan: Panduan Lengkap Berbelanja Hemat Desember 2024
Tujuan Komunikasi Bisnis: Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya