PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Warganet Gaungkan #Savekomodo Tolak Pembangunan di Taman Nasional Komodo

Tagar #savekomodo masih hilir mudik di time line Twitter hingga saat ini, menolak pembangunan rest area di Taman Nasional Komodo.

oleh Agustinus Mario Damar diperbarui 06 Agu 2018, 18:00 WIB

Diterbitkan 06 Agu 2018, 18:00 WIB

Balai Taman Nasional (TN) Komodo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, melarang pengunjung membuang puntung rokok karena perbuatan itu dapat menyebabkan kebakaran hutan.

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembangunan sarana wisata alam oleh PT Segera Komodo Lestari di Kawasan Balai Taman Nasional Komodo (TNK) menuai sejumlah penolakan. Hal itu terjadi karena pembangunan tersebut dinilai berdampak buruk pada habitat flora dan fauna di wilayah tersebut.

Menurut pelaku pariwisata Manggarai Barat Matheus Siagian, jika pembangunan di Pulau Rinca tetap dibangun, habitat di wilayah tersebut terancam punah. Bahkan, Taman Nasional Komodo dipastikan tidak alami lagi.

"Jika dipaksakan habitat yang ada secara perlahan akan punah. Itu berarti wisatawan tidak tertarik lagi ke Labuan Bajo. Jadi, pembangunan itu harus ditolak," kata Mattheus.

Penolakan juga ramai mengalir di media sosial. Tagar #savekomodo masih hilir mudik di time line Twitter hingga saat ini. Kebanyakan kicauan tersebut menyuarakan penolakan pembangunan area wisata di wilayah itu.

"Taman Nasional Komodo lahan konservasi bukan investasi #savekomodo," tulis akun @Yovie_jagarimba. Untuk mengetahui lebih lanjut suara penolakan yang dikicaukan oleh warganet, berikut ini beberapa yang sudah dihimpun oleh Tekno Liputan6.com, Senin (6/8/2018).

Komodo butuh Alam Liar, bukan Pembangunan Liar. TNK adlh lahan Konservasi, bukan lahan Investasi. Guys, Mari kita bantu penolakan realisasi pembangunan proyek swasta PT. Segara Komodo Lestari dlm kawasan konservasi Taman Nasional KomodoTOLONG SHARE & VIRALKAN! #SAVEKOMODO pic.twitter.com/oKYKx5PEXo
— Yuliana Dewi (@yulianaadw) August 6, 2018

Rinca is beautiful. Please dont ruin it #savekomodo pic.twitter.com/5Um315RVMQ
— haslia asriningrum (@Hasliaa) August 6, 2018

Taman Nasional Komodo lahan konservasi bukan Investasi #savekomodo
— Yovie Jehabut (@Yovie_jagarimba) August 6, 2018

HUMAN WHY U SO GREEDY!!!???#SAVEKOMODO
— Andreas Pandu W (@APWirawan) August 6, 2018

Jaga, jangan sampe punah! #savekomodo pic.twitter.com/stxB5Y1WhF
— fascal Iqball (@hampirtidur) August 5, 2018

“Taman nasional komodo sedang membutuhkan bantuan dari semua pihak , 300 hektar di pulau padar mau di kelola Perusahaan swasta , 22,1 hektar di pulau rinca pas di puncak tempat komodo biasa lewat... please help protect komodo dari tangan investor ”#savekomodo pic.twitter.com/2RiHBwaH5c
— luna maya (@LunaMaya26) August 5, 2018

#savekomodoKami sebagai anak pesisir, menolak dengan tegas realisasi proyek pembangunan di Taman Nasional Komodo!!Jangan biarkan habitat satwa komodo dan hewan lainnya menjadi rusak. pic.twitter.com/pE5bvA4ABY
— Anak Pantai (@Hidayatullah10_) August 6, 2018

Biarkan lingkungan Komodo seperti adanya saat ini. Jangan lagi ada pembangunan di dalam lingkungan habitat Komodo. #SAVEKOMODO
— Ippy Nar (@siprinar) August 6, 2018

Ramai-Ramai Menolak Pembangunan Rest Area

Untuk mencegah kerusakan ekosistem laut, Balai Taman Nasional Komodo melarang para nelayan menangkap ikan di berbagai area selam kawasan wisata Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Penolakan juga meluncur dari Komisi III DPR RI. Mereka meminta pembangunan tersebut dihentikan.

Penolakan disebabkan karena dinilai berdampak buruk terhadap habitat flora dan fauna yang ada di TNK.

"Komisi III DPR RI meminta agar pembangunan ini untuk sementara dihentikan. Ada kontroversi di masyarakat. Taman nasional ini harus kembali ke habitatnya," kata anggota Fraksi PKS Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Jamil, Sabtu, 04 Agustus 2018.

Menurut Nasir, pihaknya tidak menolak investor berinvestasi di Labuan Bajo. Investor juga harus taat pada aturan perundagan-undangan. Jika pembangunan dipaksakan maka ekosistem di TNK terancam punah dan tidak akan alami lagi.

"Ini harus diperhatikan betul, karena Taman Nasional itu tidak boleh dikomersialisasi yang bertentangan dengan fungsi taman nasional itu sendiri," kata Nasir.

Mengkaji Ulang Pembangunan

Taman Nasional Komodo makin mendunia dan masuk dalam daftar 10 destinasi terbaik sedunia.

Sementara itu, Yoseph Badioda dari Fraksi Demokrat Yoseph Badioda mengatakan, Komisi III DPR RI akan memanggil pihak terkait untuk mengkaji ulang pembangunan tersebut.

"Kita akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengkaji pembangunan ini. Menyalahi aturan atau tidak. Tapi yang jelas komisi III DPR RI menolak pembanguan ini," kata Yoseph.

Menurut anggota Fraksi PAN Muslim Ayub, Kementerian Lingkungan Hidup belum tentu mengetahui pembangunan tersebut. Apalagi pembangunan PT Segera Lestari Komodo ini di atas lahan seluas 22,1 Heaktare.

"Ini jelas mengganggu habitat di TNK, apalagi bangun di atas lahan seluas 22,1 hektare," kata Muslim.

(Dam/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓