Kemkominfo Usulkan Tambahan Anggaran Rp 2 Triliun untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Kemkominfo menyiapkan lima program prioritas untuk percepatan transformasi digital. Menkominfo Johnny G. Plate merinci program itu termasuk Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik.

"Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kemkominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp22,57 Triliun, sehingga terdapat kekurangan Rp16,82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru," ujar Johnny dalam Rapat Kerja Menteri Kominfo dengan Komisi I DPR RI, Senin (22/6/2020) kemarin.

Johnny menyatakan anggaran itu merupakan kebutuhan percepatan karena terdapat penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020.

"Beberapa anggaran program Kemkominfo mengalami penyesuaian pada tahun berjalan [tahun 2020] untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya," kata Johnny menjelaskan.

Johnny melihat pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan transformasi digital Indonesia. Dia menilai perlu ada upaya optimalisasi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional.

"Oleh karena itu kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,33 Triliun untuk percepatan [pembangunan] infrastruktur seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah nonkomersial, dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020," kata Johnny.

Pada kesempatan itu Johnny juga menjelaskan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur telekomunikasi seluler sebagai fondasi digitalisasi nasional.

"Dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G. Masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani seratus persen 4G di Indonesia. Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan Non 3T," kata Johnny menjelaskan.

Johnny juga mengatakan pembangunan akses jaringan seluler 4G di 9.113 desa dan kelurahan daerah 3T akan diselesaikan sampai dengan tahun 2022 oleh BAKTI.

"Sedangkan 3.435 Desa/Kelurahan di wilayah Non-3T pembangunan selular 4G diusulkan untuk tetap dibangun oleh operator seluler," tutur Johnny.

Selain itu, Johnny menegaskan beberapa inisiatif telah ditempuh supaya pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Mengurangi penggunaan APBN dengan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem atau mitra kerja Kementerian Kominfo. Salah satu contohnya adalah Aplikasi PeduliLindungi yang dibuat bersama Kementerian BUMN dan Telkom," tutur Johnny.