Hacker Bjorka Buka Lowongan, Cari Penerjemah Bahasa Polandia

Liputan6.com, Jakarta - Hacker Bjorka yang tengah jadi bahan perbincangan publik dan dicari-cari pemerintah kini tengah membuka lowongan kerja.

Sosok yang sebelumnya membocorkan 1,3 miliar record data registrasi nomor HP Indonesia, data KPU, data pelanggan IndiHome, hingga melakukan doxing terhadap sejumlah menteri ini mencari seorang penerjemah Bahasa Polandia.

Bjorka mengunggah lowongan tersebut di grup Telegram belum lama ini.

"Saya butuh seorang penerjemah, jika Anda adalah seorang penerjemah dan berjenis kelamin perempuan, cepat hubungi saya dan beritahu berapa bayaran yang diminta," kata Bjorka melalui kanal Telegramnya.

Bjorka pun menyebutkan, syarat lowongan kerja penerjemah yang dibutuhkannya. Menurut Bjorka, si penerjemah harus bisa berbahasa Polandia, Inggris, dan Indonesia.

Setelah unggahan tersebut, kanal Telegram Bjorka hilang dari platform. Pantauan Tekno Liputan6.com, saluran private kedua yang dibuat peretas itu sudah tidak bisa diakses sejak Senin malam, (13/9/2022).

Saat kami melakukan permintaan untuk bergabung melalui domain bjorka.ai pada Rabu pagi (14/9/2022), channel Telegram itu juga sudah tak bisa diakses.

Akun pengguna ini tidak ada," demikian notifikasi yang muncul di Telegram.

Bukan itu saja, akun Twitter Bjorka yang baru '@bjorkanesian' juga kena suspended atau ditangguhkan.

Kemungkinan besar, saluran Telegram maupun akun Twitter Bjorka yang baru telah diblokir pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Sebab, sebelumnya Bjorka mengaku saluran Telegram dan akun Twitter pertamanya telah diblokir pemerintah Indonesia.

"Ya pemerintah indonesia baru saja menutup akun Twitter saya dan saluran saya sebelumnya di Telegram. Tapi ini tidak akan berhenti," tulis sang hacker di saluran Telegram private, dikutip Senin (12/9/2022).

"Saya membuktikan bahwa pemerintah indonesia dapat meminta platform apa pun untuk mengikuti keinginan mereka, meskipun saya tidak melanggar aturan apa pun di Twitter karena semua doxing dibagikan di Telegram," sambungnya.

Terkait hal ini kami telah meminta konfirmasi kepada pihak Kominfo, tetapi hingga berita ini naik belum ada tanggapan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa data yang dibocorkan dalam kasus Bjorka, bukanlah data yang bersifat rahasia negara.

Bahkan, Mahfud juga membandingkan situasi yang terjadi hari ini dengan kejadian Wikileaks yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sampai detik ini, belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (14/9/2022), seperti juga disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam RI.

Menurut Mahfud, insiden Wikileaks di masa pemerintahan SBY, membuat pembicaraan telepon presiden dengan Perdana Menteri Australia tersebar.

"Yang ini tidak ada. Ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol," imbuh Mahfud.

Selain itu kata Mahfud, motif dari pembocor data dalam kasus ini juga "gado-gado."

"Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli, dan sebagainya. Motif-motif kayak gitu tidak ada yang terlalu membahayakan," kata Mahfud menambahkan.

"Dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh," ujar Mahfud MD menambahkan.

(Tin/Isk)