Menkominfo Sebut Hoaks Pilpres 2024 Lebih Landai Dibanding Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta - Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut hoaks Pilpres yang beredar di 2024 lebih landai ketimbang Pilpres periode lalu. 

Hal ini ia ungkapkan saat ditanya mengenai jumlah hoaks politik jelang Pilpres 2024 dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (19/1/2024). 

"Kalau dari data perbandingan 2019, hoaks (yang beredar jelang Pilpres 2024) lebih landai. (Hoaks) tetap ada, tapi lebih landai dari 2019," kata Budi Arie Setiadi. 

Budi Arie Setiadi pun mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan hoaks jelang Pilpres 2024 dan tetap menggalakkan Pemilu cerdas. 

"Ayo kampanye yang cerdas, tonjolkan pasangan masing-masing, tidak usah buat fitnah dan kegaduhan yang jauh dari fakta," kata Budi Arie. 

Sebelumnya, Budi Arie menyebut pihaknya telah menangani 203 isu Pemilu. Penanganan ini dilakukan terkait menyebarnya isu hoaks terkait Pemilu serentak yang digelar Februari 2024. 

Dari jumlah itu, lebih lanjut Budi Arie menjelaskan kalau belum ada hoaks Pemilu yang diproses hukum. 

"Hasil identifikasi terdapat 203 isu hoaks dengan total sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten," ujarnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat.

Lebih rinci, 1.325 konten tercatat ada di Facebook, 947 di X alias Twitter, 198 di Instagram, 342 di TikTok, 36 di SnackVideo, dan 34 konten ditemukan di YouTube.

Budi juga mengklaim bahwa mereka sudah mengajukan take down, atau tindak lanjut terhadap 1.399 konten hoaks pemilu yang tersebar di platform-platform tersebut.

Ia menyebut, dari total 2.882 konten sudah diajukan untuk take down, sebanyak 1.399 konten sudah dicabut, sedangkan sisanya 1.483 sedang ditindaklanjuti. Adapun menurut Budi, terdapat 189 isu hoaks mengenai Pemilu 2024 di tahun 2023.

Dia mengungkapkan, ada peningkatan yang cukup signifikan selama bulan November sampai Desember 2023, di mana momen ini terkait dengan masa Kampanye Pemilu 2024.

Menkominfo pun meminta agar semua pihak, terutama kontestan Pemilu 2024, untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ruang digital tetap aman dan nyaman selama gelaran ini.

Adapun, dalam konferensi pers bulan Desember lalu, Budi sempat mengatakan bahwa hoaks terkait Pemilu melandai, di mana menurutnya, ini menandakan bahwa masyarakat sudah lebih cerdas.

"Pasti terus kita pantau, karena itu kan tekad kita untuk membangun Pemilu Damai. Di handphone sudah lihat kan (kampanyenya). Saya sudah janji, tiap buka handphone tulisannya Pemilu Damai," pungkas Menkominfo.

Pemilu dan Pilpres 2024 digelar di tengah ramainya tren penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menkominfo Budi Arie Setiadi pun berpesan agar pihak-pihak yang memanfaatkan AI misalnya untuk kampanye, juga dapat menjelaskan karya yang dibuat tersebut memakai teknologi kecerdasan buatan.

Apalagi, Menkominfo juga telah mengesahkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, pada 19 Desember 2023.

"Banyak yang menggunakan kita juga tahu sudah banyak yang menggunakan kecerdasan buatan dalam beberapa bahan kampanye termasuk video gambar dan sebagainya," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (21/12/2023).

"Tapi menurut saya dengan surat edaran ini kan mengatur, kalian declare saja. Sekalian kalian declare saja ini produk AI gitu," ujarnya.

Menurutnya, hal ini juga sebagai bentuk kedewasaan dari penggunaan ruang digital Indonesia yang harus ditumbuhkan. Menurut Budi, selama AI yang dipakai tidak melanggar apapun, maka tidak masalah.

"Kan kita tidak melanggar AI dalam bentuk apapun. Yang penting kalian declare, ketika manakala ada dispute atau permasalahan, selama dia tidak melanggar UU ITE dan PDP, ya tidak dikenakan secara hukum," kata Budi.