Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Desak Regulasi Tegas dari Komdigi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA) pada semester pertama 2025.

Langkah ini dipandang sebagai solusi broadband oleh Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot.

Namun, Mastel mendesak Komdigi untuk memperketat regulasi agar pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz tidak beralih menjadi penyelenggara seluler. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembedaan yang jelas antara layanan seluler dan fixed broadband.

"Komdigi harus memastikan bahwa pemenang tender lelang frekuensi 1.4 GHz hanya menyediakan layanan broadband fix dengan layanan 5G berkecepatan minimal 100 Mbps, bukan 4G seperti seluler. Ini penting untuk membedakan dengan layanan seluler," tegas Sigit melalui keterangannya, Kamis (27/2/2025).

Mastel khawatir, jika Komdigi tidak tegas dalam mengatur BWA, akan timbul masalah persaingan usaha di masa depan. Terlebih, Komdigi berencana membagi BWA menjadi beberapa wilayah regional.

Untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, Mastel berharap setiap regional memiliki lebih dari satu, namun tidak lebih dari dua pemenang tender frekuensi 1,4 GHz.

Sigit menilai, hingga saat ini Komdigi belum menjelaskan konsep BWA dari perspektif persaingan usaha dan komitmen layanan minimum kepada masyarakat.

Mastel juga menyoroti perlunya perbedaan layanan dan harga antara wilayah perkotaan (urban) dan pedesaan (rural). Jika tidak ada diferensiasi, Mastel menilai Komdigi kurang memahami keunikan teknologi BWA.

Selain harga, Mastel meminta Komdigi untuk memasukkan kebijakan lokal dalam lelang frekuensi 1.4 GHz. Misalnya, pembagian beban pembangunan infrastruktur antara wilayah urban dan rural jika terdapat lebih dari satu pemenang di suatu zona.

"Komdigi juga harus memberikan target pembangunan yang berbeda bagi pemenang tender. Seharusnya, Komdigi memprioritaskan pembangunan BWA di daerah rural yang belum terjangkau layanan FTTH. Tanpa program prioritas, sulit untuk mengukur keberhasilan BWA," Sigit menjelaskan.

Mastel juga mengingatkan potensi kerugian negara dan masyarakat jika pemenang lelang frekuensi 1.4 GHz tidak segera membangun.

Sigit mencontohkan regulator telekomunikasi di Inggris yang memiliki perhitungan kerugian akibat keterlambatan pembangunan oleh operator.

"Selama ini, Komdigi tidak memiliki perhitungan kerugian negara dan masyarakat akibat keterlambatan pembangunan. Ini terbukti dari sikap Komdigi yang terkesan santai dan tidak tegas menindak operator yang terlambat membangun," Sigit memungkaskan.