Pemerintah Bingung Pisahkan Mobil yang Boleh Pakai BBM Bersubsidi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesulitan memisahkan mobil yang berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tidak termasuk mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC).

Menteri ESDM, Jero Wacik menuturkan, pemerintah pernah memiliki beberapa cara untuk memisahkan mobil berhak menggunakan BBM bersubsidi dan tidak. Cara pemisahan itu dengan melihat tahun pembuatan dan plat nomor kendaraan. Akan tetapi cara itu sulit dilakukan.

"Memisahkan itu sulit. Dulu sudah pernah memisahkan dengan nomor ganjil genap. Itu kan semua sistem yang dipikirkan. Ada yang berdasarkan tahun kendaraan. Banyak cara yang semuanya tidak mudah," kata Jero, usai menghadiri penyerahan surat kenaikan jabatan, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Jero mengatakan, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) semakin besar didorong dari pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat. Hal itu membuat pemerintah tidak dapat membendung produksi kendaraan. Pemerintah khawatir akan terjadi pengurangan pegawai bila ada pembatasan produksi kendaraan.

"Penjualan mobil besar.Kalau kurangi pembuatan mobil nanti ada pengangguran," ungkapnya.

Menurut Jero, jumlah kendaraan bertambah adalah kemajuan kesejahteraan rakyat.  Untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi itu, Jero mengatakan, pemerintah dapat mensiasatinya dengan peningkatan campuran bahan bakar nabati (BBN) pada bahan bakar minyak.

"Ini kemajuan rakyat. Biofuel kita tambah. Untuk kurangi impor BBM. Energi terbarukan harus ditambah untuk kurangi solar. Ini semua kerja tidak bisa sukses langsung," pungkasnya.