CT Targetkan Negosiasi dengan Freeport Tuntas Sebelum Oktober

Enam poin kontrak yang harus amandemen antara lain luas wilayah kerja dan perpanjangan kontrak.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 04 Jun 2014, 17:46 WIB
Diterbitkan 04 Jun 2014, 17:46 WIB
Chairul Tanjung
Pejabat baru Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/5). (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan negosiasi dengan Freeport McMoRan Copper&Gold Inc mengenai komitmen perusahaan tersebut ntuk membangun smelter akan beres sebelum pergantian pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung menjelaskan, negosiasi tersebut harus segera diputuskan karena akan berpengaruh terhadap produksi Freeport ke depan dan akan juga mempengaruhi pendapatan negara.

"Target renegosiasi kami upayakan secepat mungkin, karena ini akan tahu bahwa stok mereka memang luar biasa, kalau sudah besar kan tidak mau stop produksi, itu nanti juga mengurangi pemasukan negara. Insya Allah sebelum kabinet berakhir bisa selesai," kata Chairul Tanjung di kantornya, Rabu (4/6/2014).

Pemerintah melalui tim negosiasi saat ini tengah terus melakukan lobi kepada Freeport agar mereka mau membangun smelter sehingga dapat melakukan ekspor hasil olahan mineral mentah.

Agar bisa kembali melakukan ekspor produk mineralnya, saat ini pemerintah menetapkan enam poin yang harus dijalankan oleh para perusahaan tambang.

Adapun enam poin kontrak yang harus diamandemen yakni, luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara termasuk di dalamnya royalti, kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, kewajiban divestasi saham dan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Seperti diketahui, siang ini Presiden Diretur Freeport McMoRan Copper&Gold Inc, Richard Askerson temui Chairul Tanjung. Namun pertemuan yang berlangsung tidak lebih dari 60 menit tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang berarti.

"Finalisasi masih berjalan, diharapkan akan selesi untuk dilaporkan ke sidang kabinet terbatas segera," tegas CT. (Yas/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya