Pengurangan Subsidi BBM Harus Jadi Prioritas Presiden Baru

Kedua pasangan Prabowo-Hatta dan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan kembali bertemu dalam debat jilid V pada Sabtu malam ini.

oleh Agustina Melani diperbarui 05 Jul 2014, 16:47 WIB
Diterbitkan 05 Jul 2014, 16:47 WIB
bbm
(Foto: Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Kedua calon presiden (Capres) dan wakil Presiden (Cawapres) Prabowo-Hatta dan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan kembali bertemu dalam debat jilid V pada Sabtu ( 5/7/2014).

Debat pamungkas ini akan mengangkat topik energi, pangan dan lingkungan hidup. Lalu apa kata Ekonom DBS Gundy Cahyadi soal energi dan pangan yang perlu dibenahi pemerintahan baru?

Ekonom DBS Gundy Cahyadi menuturkan, pada masa pemerintahan baru yang paling penting adalah membenahi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini karena subsidi BBM menjadi masalah dari defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan neraca transaksi berjalan. Beban impor minyak menambah tekanan ke defisit neraca transaksi berjalan.

"Menurut saya masalah subsidi BBM ini seharusnya menjadi prioritas utama. Kalau memang bisa dikurangi, dana di APBN juga bisa disalurkan ke area lain misalnya untuk pengembangan infrastruktur," kata Gundy saat dihubungi Liputan6.com, yang ditulis Sabtu (5/7/2014).


Menurut Gundy, mengurangi subsidi BBM termasuk pilihan kebijakan yang dapat dilakukan. Seharusnya presiden terpilih mendapatkan dukungan dari DPR untuk melakukan itu. "Ini adalah test of dia punya political capital. Alasan ini juga sebelumnya pelaku pasar ingin lihat jika presiden nanti mampu mendorong reformasi ini. Dan mungkin ini bisa jadi satu momentum untuk reformasi lain seperti kepemilikan lahan," kata Gundy.


Sedangkan kalau soal pangan, Gundy mengatakan, pemerintah juga sebaiknya dapat melakukan perbaikan soal pangan terutama impor. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar bebas impor dengan menaikkan produktivitias.

Seperti diketahui, kedua capres yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo berencana untuk mengurangi subsidi BBM dalam visi misi ekonominya untuk kemandiran energi. (Ahm/Ndw)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya