Pembatasan Solar Bersubsidi Jadi Pilihan Terakhir Pemerintah?

Pertumbuhan konsumsi solar paling tinggi membuat pemerintah membatasi penyaluran solar bersubsidi untuk menjaga kuota BBM hingga akhir 2014.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 04 Agu 2014, 13:10 WIB
Diterbitkan 04 Agu 2014, 13:10 WIB
Menkeu Chatib Basri
(Foto: Fiki Ariyanti/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan aturan pembatasan kuota penjualan solar oleh Badan Pengaturan Hilir Migas (BPH Migas) merupakan salah satu kebijakan paling rasional untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi saat ini. Pasalnya, masa pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono hanya tersisa empat bulan.

Menteri Keuangan, Chatib Basri menyatakan, pemerintah telah memperkirakan volume BBM subsidi tahun ini sebanyak 46 juta kiloliter (KL) akan jebol. Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya agar kuota BBM subsidi tetap berada dalam patokan pemerintah dan Badan Anggaran DPR.

"Bukan masalah soal efektif, terpenting sampai dengan akhir tahun ini harus 46 juta KL, nggak boleh lebih. Karena waktu di DPR saya bilang, ini nanti lebih loh dan jika lebih, pemerintah baru bakal repot," tegas dia saat ditemui usai Halal Bihalal di kantornya, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Dari prediksi tersebut, Chatib mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral langsung mengambil langkah dan berlanjut dengan aturan BPH Migas melakukan pembatasan supaya tak melampaui kuota.

"Nah ini konsekuensinya, habis mau (cara) apa lagi. Kita butuh penurunan sampai 46 juta KL itu empat bulan lagi. Jadi kalau mau bikin kebijakan, jangan pernah berpikir yang panjang. Kalau butuhnya empat bulan, ya buat kebijakan yang empat bulan bisa jalan, jadi dibatasin deh," terangnya.

Terkait kebijakan penurunan CC kendaraan bermotor, menurut dia, butuh waktu lama untuk merealisasikannya. Sebab perlu ada kajian, penerbitan aturan baru, sampai berapa lama dampaknya. Selain itu, dengan kebijakan tersebut, seseorang harus membeli kendaraan anyar terlebih dahulu.

"Kalau begini nanti keluarnya Januari. Udah lewat dong kan kita butuhnya 31 Desember ini nggak boleh lebih dari 46 juta KL. Jadi bagaimana caranya, terserah Kementerian ESDM," tutur Chatib.  

Dia mengaku, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan solar lantaran pertumbuhan konsumsi BBM subsidi jenis tersebut cukup besar. "Pertumbuhannya (konsumsi) solar paling tinggi," ucapnya.

Chatib kembali mengusulkan kenaikan harga untuk menekan konsumsi BBM subsidi. Namun dia tak berani memastikan kapan penyesuaian harga itu dapat diterapkan.

"Salah satunya ya itu (menaikkan harga BBM subsidi). Makanya saya selalu bahas soal itu. Tapi saya nggak tahu kapan. Nanti lihat saja," pungkas dia. (Fik/Ahm)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya