Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan jabatan wakil menteri (wamen) dalam kabinet yang akan dipimpinnya nanti. Penghapusan ini sebagai bagian dari perampingan anggaran di tubuh kementerian dan lembaga pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa sebenarnya ada tidaknya jabatan tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
"Presiden yang baru tentunya mesti kita hormati. Kalau saya ini pemain cadangan, ada tidak ada saya mesti jalan. Ya sama saja. Tergantung Pak Jokowi bisa memilih kepada masalah tersebut. Buat orang seperti saya kalau ada syukur, tidak ada ya tidak apa-apa," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).
Menurut pengalamannya, meski saat menjabat sebagai menteri atau kepala sebuah lembaga pemerintahan memiliki banyak pekerjaan, namun ada tidaknya jabatan tersebut tidak akan menganggu kinerja kementerian atau lembaga yang dipimpinnya.
"Begini ya, kalau pengalaman saya ini tugasnya banyak sekali. Jadi bukan berarti kalau tidak ada (jabatan wakil) tidak bisa jalan, contoh saat saya jadi BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal) saya punya wakil kepala, tapi setelah saya pergi wakil kepalanya ini tidak pernah diisi, jadi deskresi orang beda-beda," lanjutnya.
Lutfi mengungkapkan, meski bisa diwakilkan kepada pejabat setingkat eselon I seperti direktur jenderal (dirjen) atau deputi, namun tidak semua tanggungjawab menteri bisa dikerjakan oleh pejabat eselon I.
"Bisa kok dialihkan kepada dirjen tetapi kalau lihat pengalamannya Hasan Wira Yuda (mantan menteri luar negeri) itu karena beliau banyak tugas di luar negeri, kalau diwakilkan ke dirjen agak sulit. Tetapi sepanjang masa 32 tahun zaman Presiden Soeharto ada dan tidak ada lagi. Tetapi terkadang berantem di dalam. Ini kita hormati presidennya," jelasnya.
Sementara itu, mengenai wacana penggabungan kembali antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, Lutfi enggan memberikan komentar. Begitu pula ketika ditanya bahwa dirinya disebut-sebut akan kembali menjabat sebagai menteri perdagangan pada masa presiden mendatang, Lufti juga enggan untuk memberikan tanggapan.
"Saya mah tidak bisa ngomong apa-apa juga bukan saya presidennya. Haduh, nggak ada-ada. Nggak ah," tandasnya. (Dny/Gdn)
Jabatan Wamen akan Dihapus, Ini Tanggap Menteri Perdagangan
Tidak semua tanggungjawab menteri bisa dikerjakan oleh pejabat eselon I.
Diperbarui 07 Agu 2014, 18:09 WIBDiterbitkan 07 Agu 2014, 18:09 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
KPK Ungkap Motor Royal Enfield Terdaftar Bukan Atas Nama Ridwan Kamil
Diduga Jadi Korban Fitnah, WN Australia Kirim Surat ke Presiden RI
Mengenal Basilika Santa Maria Maggiore Akan Jadi Tempat Peristirahatan Paus Fransiskus
Top 7 Most Dangerous Zodiac Signs: Unveiling Astrology's Dark Side
6 Pesona Luna Maya Pakai Hijab, Penampilannya Semakin Anggun dan Tetap Modis
Film Animasi Jumbo Pecah Rekor, Momen Kebangkitan Sinema Anak Indonesia?
Manchester United Dapat Senjata Tambahan di Momen Krusial
Kerik Gigi Suku Mentawai, Ritual Kecantikan yang Menahan Sakit
Lonjakan Pendaftar PPSU, Cermin Sulitnya Cari Kerja?
KPK Sita Mobil Ridwan Kamil Terkait Kasus Dugaan Korupsi BJB
UNTR Tebar Dividen Final Rp 1.484 per Saham, Catat Tanggal Pembayarannya
343 TPA Ditutup, Pakar UGM Ingatkan Kesadaran Baru Pengelolaan Sampah