Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan jabatan wakil menteri (wamen) dalam kabinet yang akan dipimpinnya nanti. Penghapusan ini sebagai bagian dari perampingan anggaran di tubuh kementerian dan lembaga pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa sebenarnya ada tidaknya jabatan tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
"Presiden yang baru tentunya mesti kita hormati. Kalau saya ini pemain cadangan, ada tidak ada saya mesti jalan. Ya sama saja. Tergantung Pak Jokowi bisa memilih kepada masalah tersebut. Buat orang seperti saya kalau ada syukur, tidak ada ya tidak apa-apa," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).
Menurut pengalamannya, meski saat menjabat sebagai menteri atau kepala sebuah lembaga pemerintahan memiliki banyak pekerjaan, namun ada tidaknya jabatan tersebut tidak akan menganggu kinerja kementerian atau lembaga yang dipimpinnya.
"Begini ya, kalau pengalaman saya ini tugasnya banyak sekali. Jadi bukan berarti kalau tidak ada (jabatan wakil) tidak bisa jalan, contoh saat saya jadi BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal) saya punya wakil kepala, tapi setelah saya pergi wakil kepalanya ini tidak pernah diisi, jadi deskresi orang beda-beda," lanjutnya.
Lutfi mengungkapkan, meski bisa diwakilkan kepada pejabat setingkat eselon I seperti direktur jenderal (dirjen) atau deputi, namun tidak semua tanggungjawab menteri bisa dikerjakan oleh pejabat eselon I.
"Bisa kok dialihkan kepada dirjen tetapi kalau lihat pengalamannya Hasan Wira Yuda (mantan menteri luar negeri) itu karena beliau banyak tugas di luar negeri, kalau diwakilkan ke dirjen agak sulit. Tetapi sepanjang masa 32 tahun zaman Presiden Soeharto ada dan tidak ada lagi. Tetapi terkadang berantem di dalam. Ini kita hormati presidennya," jelasnya.
Sementara itu, mengenai wacana penggabungan kembali antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, Lutfi enggan memberikan komentar. Begitu pula ketika ditanya bahwa dirinya disebut-sebut akan kembali menjabat sebagai menteri perdagangan pada masa presiden mendatang, Lufti juga enggan untuk memberikan tanggapan.
"Saya mah tidak bisa ngomong apa-apa juga bukan saya presidennya. Haduh, nggak ada-ada. Nggak ah," tandasnya. (Dny/Gdn)
Jabatan Wamen akan Dihapus, Ini Tanggap Menteri Perdagangan
Tidak semua tanggungjawab menteri bisa dikerjakan oleh pejabat eselon I.
diperbarui 07 Agu 2014, 18:09 WIBDiterbitkan 07 Agu 2014, 18:09 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Biaya Paspor Naik Desember 2024, Berapa dan Bagaimana Prosedur Pembuatannya?
Samsung W25 dan W25 Flip Diluncurkan, Cek Spesifikasi dan Harganya!
Harga Emas Perkasa Usai The Fed Pangkas Suku Bunga Acuan
Kisah Karomah Sunan Giri Selamatkan Kapal Penuh Barang Dagangan Saudagar yang Tenggelam di Laut
Pesan Moral dan Link Streaming Drama Jepang Great Teacher Onizuka di Vidio
Cuaca Indonesia Hari Ini Jumat 8 November 2024: Hujan Diprediksi Guyur Beberapa Daerah Malam Nanti
Broth Adalah: Manfaat dan Cara Membuat Kaldu Sehat untuk Tubuh
Lost and Found Adalah: Panduan Lengkap Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan
Gurindam 12 Adalah Gurindam Karya Raja Ali Haji: Warisan Sastra Melayu yang Abadi
Lotus Birth Adalah Metode Persalinan Alami yang Kontroversial
Bahlil Lahadalia Lantik Djoko Siswanto jadi Kepala SKK Migas, Ini Profilnya
Mengenal Teknik Brewing Adalah Seni Menyeduh Kopi Manual