Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menilai janji Presiden terpilih versi real count, Joko Widodo (Jokowi) untuk menciptakan satu juta hektare (ha) lahan sawah baru di luar Jawa dan memperbaiki jaringan irigasi sangat tergantung dua hal, yakni anggaran dan waktu.
Ini disampaikan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono yang memotret visi misi dua calon Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di sektor pertanian sejak debat dan kampanye beberapa bulan lalu.
"Mereka memang memakai data BPS untuk membuat program seperti memberbaiki irigasi rusak dan jaringan irigasi di tiga juta ha sawah dan membuka 1 juta sawah baru di luar Jawa," paparnya di Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Program atau kebijakan tersebut merupakan visi misi dari pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla yang memenangkan pemilihan umum dan menjadi Presiden terpilih dari hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun Adi menilai, realisasi program tersebut membutuhkan waktu cukup panjang, bukan instan. Hal ini merujuk pada pengalaman pemerintahan tahun-tahun sebelumnya.
"Di pemerintahan yang sudah-sudah ada program membangun waduk atau irigasi begitu banyak tapi perlu waktu lama, karena menggunakan lahan penduduk. Ini yang harus diperhatikan pemerintah mendatang," tuturnya.
Dia menyebut faktor lain yang akan mempengaruhi keberhasilan rencana Jokowi membangun dan perbaikan irigasi, waduk, serta membuka sawah baru di masa pemerintahannya adalah anggaran.
"Internal pemerintah terkait anggaran. Apakah bisa dilakukan dari penerimaan pemerintah seperti pajak atau lainnya untuk membiayai program tersebut," papar Adi.
Dirinya mengaku, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan irigasi, merevitalisasi waduk, membangun infrastruktur irigasi, maupun menggarap jutaan sawah baru. "Jadi intinya semua itu bisa terjadi tergantung jangka waktu dan ketersediaan anggaran," tandas dia. (Fik/Nrm)
Mau Buka 1 Juta Ha Sawah Baru, Jokowi Harus Perhatikan Dua Hal
Realisasi program tersebut membutuhkan waktu cukup panjang, bukan instan. Hal ini merujuk pada pengalaman pemerintahan sebelumnya.
diperbarui 12 Agu 2014, 13:28 WIBDiterbitkan 12 Agu 2014, 13:28 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Cara Menurunkan Gula Darah yang Mencapai 500, Lakukan Langkah Ini Segera
Mensesneg Pastikan Retret Kepala Daerah Pakai APBN, Bukan Uang Pribadi Prabowo
Jangan Remehkan Genangan Air, Simak Dulu Tipsnya sebelum Melibas dengan Aman
Venezuela Bebaskan 6 Warga AS Usai Pertemuan Maduro dan Utusan Trump
Top 3: Dolar AS Mendadak ke Rp 8.170 di Google Finance, Ini Tanggapan Bank Indonesia
Inilah 5 Makanan di Sekitar Kita yang Bisa Turunkan Kolesterol
Prediksi Liga Inggris Arsenal vs Manchester City: Tensi Panas di Emirates Stadium
Gitaris Sepultura Masih Berharap Adik Kakak Igor dan Max Cavalera Ikut Reuni dalam Konser Penutup Tur Mereka
Resep Bumbu Ikan Bakar Spesial: Panduan Lengkap untuk Hidangan Lezat
BMKG Ingatkan Jawa Barat Potensi Hujan Esktrem pada 2-7 Februari 2025
DPR: Revisi UU BUMN Disahkan di Paripurna Selasa 4 Februari 2025
Menjaga Cita Rasa Menu Makan Bergizi Gratis, Makanannya Harus Enak Selain Kaya Nutrisi