Ini Cara Jokowi Perluas Ruang Fiskal

Liputan6.com, Jakarta - Usai menerima roadmap perekonomian dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Presiden Terpilih Joko Widodo langsung memberikan tanggapan soal roadmap tersebut.

Hal pertama yang disoroti Jokowi yaitu soal posisi Indonesia yang tengah mengalami masalah double defisit, yaitu defisit anggaran dan defisit neraca perdagangan.

"Ruang fiskal dalam APBN kita juga sangat sempit, tidak mungkin bangun infrastruktur dengan fiskal yang sempit," ujarnya di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2014).

Dia mencontohkan, anggaran yang tengah disusun oleh pemerintah saat ini dalam RAPBN 2015 yang sangat mengikat pemerintahannya nanti.

"Anggaran Rp 433 triliun untuk subsidi BBM tengah dibahas di dewan (DPR).  Anggaran yang ada itu mengikat,bayar utang mengikat, anggaran pendidikan 20 persen (dari APBN) mengikat," lanjutnya.

Meski demikian, dia melihat masih ada dua cara agar ruang fiskal ini bisa memberikan keleluasan bagi pemerintahannya dalam menjalankan program-program pembangunan. Pertama, dengan mengalihkan subsidi BBM pada sektor produktif, usaha produktif dan infrastruktur.

"Jadi sebenarnya bukan menaikan, meski harganya nanti naik, tapi istilahnya diubah supaya orang tidak takut. Itu bisa dialihkan kepada irigasi, benih, pupuk untuk pertanian. Kemdian mesin kapal untuk nelayan. Juga infrastruktur untuk menunjang kegiatan kita berproduksi," jelasnya.

Jokowi menjelaskan, jika harga BBM bersubsidi ini dinaikan sebesar Rp 3 ribu per liter, maka akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintahannya sebesar Rp 150 triliun.

Kemudian cara kedua untuk mengatasi sempitnya ruang fiskal yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran yang ada. Dia mencontohkan anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 30 triliun dan anggaran rapat Rp 18 triliun.

"Yang kecil-kecil kalau dikumpulkan bisa banyak, saya hapal karena saya dari walikota, gubernur. Saya dan Pak JK kan pengusaha, jadi Rp 100-Rp 200 itu kita hitung dan harus dipertanggungjawabkan. Di DKI saja anggaran kantor yang kecil-kecil seperti beli kertas, tinta, flashdisk kita kumpul bisa hemat Rp 4,2 triliun. makanya penghematan itu bisa menimbulkan ruang fiskal," kata dia.

Sedangkan cara lain yaitu dengan penerimaan negara dari pajak. Hal ini dinilai tidak perlu ditakutkan oleh para pengusaha. Jika pengusaha sudah diberikan keleluasaan untuk berusaha, kemudian mendapatkan untung, maka kewajiban untuk membayar pajak bukan suatu hal yang berat.

"Pengusaha kalau bicara pajak langsung diam, artinya sudah dpt keuntungan income harusnya bayar pajak entah pajak badan, pajak pribadi, PPN, karena ruangan itu masih sangat terbuka. Banyak dari kita punya NPWP tapi banyak yang tidak bayar pajak. Yang tidak punya NPWP juga masih banyak. Potensi itu masih besar, jadi ruang fiskal bisa diperlebar," tandasnya. (Dny/Nrm)