Ini Alasan Penolakan Bos Pertamina Baru

Pengamat Kebijakan Publik, Karyono Wibowo menilai, direktur utama Pertamina harus punya kemampuan industri migas dari hulu ke hilir.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 30 Nov 2014, 18:30 WIB
Diterbitkan 30 Nov 2014, 18:30 WIB
Fitra
(Foto:Liputan6.com/Fiki Ariyanti)

Liputan6.com, Jakarta - Penunjukan Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menimbulkan pro dan kontra. Indonesia Public Institute (IPI) menilai banyak pihak meragukan mantan Bos PT Semen Indonesia Tbk untuk bisa mengelola BUMN minyak dan gas (migas) raksasa itu.  

Direktur Indonesia Public Institute sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Karyono Wibowo menyatakan, seharusnya Dirut Pertamina harus memiliki kemampuan dan pemahaman industri migas dari hulu ke hilir.

"Pertamina kan vital dan strategis, jadi perlu Dirut yang punya pengalaman di migas. Bagaimana mungkin dia bisa membuat Pertamina lebih baik tapi nggak tahu masalah migas dari hulu sampai hilir," ucap dia di Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Kondisi tersebut, tambah Karyono, dapat dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menjebak dan menggiring keputusan-keputusan negatif serta merugikan negara. Inilah yang diakui dia sebagai alasan penolakan Dwi Soetjipto.   

Alasan lain, sambungnya, proses seleksi direksi Pertamina sangat tertutup tanpa diketahui publik. Padahal Presiden Jokowi menggembar gemborkan pemberantasan korupsi dan mafia migas.

"Konon katanya nggak ada satupun direksi lama yang diloloskan. Kabar lainnya perusahaan yang ditunjuk DDI memiliki hubungan dekat dengan Rini Soemarno (Menteri BUMN), sehingga mengundang curiga," pungkas Karyono.

Lebih lanjut dia menilai proses seleksi Direksi Pertamina cenderung tertutup dan syarat kepentingan kelompok tertentu. Padahal, bisnis migas memiliki spesifikasi.

Bahkan, dia menduga ada kepentingan kelompok tertentu dibalik seleksi Dirut Pertamina. Proses seleksi yang mengabaikan spirit tata kelola yang baik dan bersih itu karena tidak melibatkan PPATK dan KPK sebagaimana yang menjadi spirit pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Yang harus diuji atau dilhat dari aspek korupsinya ngga hanya menteri. Tapi juga seluruh jajaran eselon satu sampai empat yang harusnya melibatkan PPATK dan KPK, seperti yang dilibatkan Jokowi dalam melibatkan kabinetnya," lanjutnya. 

Karyono menilai Dwi Soetjipto dianggap belum mampu memberantas korupsi yang dilakukan mafia migas dalam tubuh Pertamina.

Terlihat banyaknya protes dari serikat pekerja Semen Indonesia soal transparansi keuangan saat Dwi mempimpin sebagai Dirut Semen Indoensia.

"Jika itu terjadi maka kebijakan migas nasional di bawah direksi baru Pertamina tidak akan membawa perubahan signifikan alias sami mawon dengan kondisi sebelumnya," kata Karyono.

Menurutnya, sampai yang ditakutkan terjadi maka Pertamina sebagai pertahan energi negara akan jatuh ke VOC-VOC baru.(Fik/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya