Pemerintah Enggan Biayai Pelabuhan Cilamaya Karena Faktor Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan memastikan pemerintah tidak akan ikut mendanai proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat.

Hal ini karena pelabuhan tersebut ditujukan untuk sektor komersial seperti distribusi produk dari pabrik-pabrik sekitar dan bukan untuk pelabuhan penumpang.

"Jadi pemerintah tidak akan memberikan dukungan. Begini loh, Cilamaya itu kalau jadi dibangun itu digunakan 100 persen untuk komersial," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Menurut Jonan, lebih baik uang yang dimiliki negara diperuntukan bagi pembangunan pelabuhan perintis di wilayah-wilayah terpencil sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

"Lebih baik uang APBN itu digunakan untuk pelabuhan perintis, Cilamaya biar dikerjakan oleh pihak swasta.
Kita hanya dukung regulasi saja. Masa uang APBN dipakai untuk memperkaya bisnis, kan nggak betul," lanjut dia.

Sementara itu, terkait keberadaan pipa gas milik Pertamina, Jonan menyarankan agar titik lokasi pembangunan pelabuhan tersebut digeser sehingga tidak menganggu pipa dan pembangunan bisa tetap berjalan.

"(Proses pembangunan) nggak alot, dipindahin saja letaknya. Digeser saja 3 kilometer (km)," katanya.

Meski demikian, Jonan tetap meyakini bahwa keberadaan Pelabuhan Cilamaya sangat penting untuk mendukung industri yang berada di sekitar wilayah tersebut.

"Jawa Barat itu kan daerah industri, salah satu yang paling besar. Jawa Barat dan DKI, wilayah industri yang paling besar di Jawa, jadi satu lokasi pelabuhan saja nggak cukup," jelasnya. (Dny/Nrm)