DPR Usul Jokowi Buat Kartu Indonesia Anti Miskin

Liputan6.com, Jakarta - Dalam Rapat Paripurna DPR yang membahas pandangan fraksi-fraksi tentang pokok-pokok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, Anggota Dewan mengusulkan pembuatan Kartu Indonesia Anti Kemiskinan untuk melengkapi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Demikian disampaikan Marwan Cik Asan saat interupsi rapat paripurna kepada pemerintah sebelum membacakan pokok-pokok RAPBN tahun depan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Kata Marwan dari Fraksi Partai Demokrat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan DPR dalam menyusun APBN harus fokus pada kesejahteraan rakyat.

"Banyak rakyat enggak sejahtera atau masih miskin karena murahnya harga komoditas pertanian dan perkebunan, tapi harga kebutuhan pokok semakin mahal," tegas dia.

Marwan mengaku sering mendengar keluhan dari masyarakat tentang kondisi ini. Dia menyatakan, saat ini anjloknya harga komoditas pertanian dan perkebunan membuat, petani semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok karena harganya yang terus merangkak naik.

"Dulu, dengan 1 kilogram (kg) karet bisa memperoleh 2 kg beras, tapi sekarang 2 kg karet belum tentu bisa dapat 1 kg beras," ujarnya.

Dia berharap kepada pemerintah untuk memaksimalkan APBN 2016 untuk program-program pro rakyat, seperti menyempurnakan substansi Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM dan program lainnya demi mengurangi angka kemiskinan.

"Kalau sudah ada kartu KIP, KIS, pemerintah harusnya buat lagi Kartu Indonesia Anti Kemiskinan. Karena kemiskinan mendekatkan kita pada kekufuran," papar Marwan.(Fik/Ndw)