Akses Kredit ke Sektor UMKM Perlu Ditingkatkan

Peningkatan dana transfer daerah dan dana desa harus disertai dengan perbaikan sistem dan transparansi.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 24 Agu 2015, 16:45 WIB
Diterbitkan 24 Agu 2015, 16:45 WIB
8 Produk Unggulan UMKM Khas Banjar
Istri Bupati Banjar gemar pamerkan produk kerajinan dan UMKM setiap daerahnya mengikuti pameran.

Liputan6.com, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberi masukan ke pemerintah agar indeks kesejahteraan Indonesia kembali meningkat. Salah satunya memperluas dan memperlancar akses pasar dengan memperbaiki persaingan usaha.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati menuturkan akses pasar terbatas ini sangat gamblang jadi ketika harga suatu komoditas tertentu sangat mudah dikendalikan oleh pemasok kebutuhan di pasar. Jadi bukan faktor permintaan dan penawaran.

Karena itu, diperlukan implementasi penegakan regulasi terhadap upaya-upaya untuk mendapatkan instabilitas harga dan persaingan tidak sehat di pasar.

"Hal ini juga penting untuk menunjukkan pemerintah mempunyai kemampuan, kewibawaan, dan kekuatan untuk mempengaruhi pasar agar tercipta stabilitas harga dan iklim usaha yang sehat," kata Enny di kantor Indef, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Enny menambahkan, peningkatkan akses modal bagi Usaka Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa dijadikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Peningkatan akses modal atau kredit ke sektor UMKM bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia menilai, saat ini peningkatan kredit itu terlalu berbasis kepada korporasi besar sehingga dampak pengganda bagi pemerataan tidak optimal, dan ketika ekonomi global melemah perekonomian domestik langsung ikut menurun.

"Peningkatan akses kredit sektor UMKM sangat penting di tengah pelemahan ekonomi global dan nasional yang secara umum ditopang oleh kinerja korporasi-korporasi besar," tutur Enny.

Konsisten terhadap pembangunan di wilayah pinggiran juga dapat meningkatkan kesejahteraan. Komitmen peningkatan dana transfer daerah dan dana desa harus disertai dengan perbaikan sistem dan transparansi pengelolaan alokasi anggaran.

"Kejelasan sistem alokasi anggaran terutama adanya indikator-indikator yang jelas dan terukur terhadap indilator capaian masing-masing daerah," kata Enny. (Pew/Ahm)

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya