Setahun Jokowi-JK, Proyek Kereta Cepat hingga MRT Dikebut

Liputan6.com, Jakarta - Dalam setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, banyak proyek transportassi yang dikebut. Beberapa di anntaranya adalah light rail transit (LRT), mass rapid transit (MRT), juga kereta cepat.

Pembangunan proyek infrastruktur transportasi berbasis rel merupakan salah satu proyek prioritas pemerintahan Jokowi-JK, di seluruh Indonesia.

Menurut Jokowi dipilihnya sistem transportasi berbasis rel, selain dapat mengangkut dalam jumlah yang ‎cukup banyak, pergerakan sarana transportasi tersebut lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat.
‎
" B‎aik kereta api, LRT, MRT, kereta cepat, kereta berkecepatan sedang. Semua kita butuhkan, karena dengan transportasi massal itulah, mobilisasi barang dan orang akan lebih cepat. Dan dengan kecepatan itu orang akan dinamis dari daerah kedaerah lain, tempat ke tempat, dari kota ke kota lain," ujar Presiden Jokowi dalam wawancara khusus 'Setahun Jokowi-JK' bersama Liputan6.com dan Liputan 6 SCTV di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 16 Oktober 2015.

"Dengan begitu, artinya apa? Seluruh masyarakat bergerak dari satu tempat ketempat lain, baik untuk usaha atau kegiatan-kegiatan lain yang produktif. Artinya semua bergerak produktif. Jadi baik kereta cepat, sedang, MRT, ini yang dibutuhkan masyarat," lanjutnya.

Terkait dengan banyaknya pihak yang keberatan dengan pembangunan beberapa sistem transportasi berbasis rel seperti kereta cepat dan MRT, Jokowi menilai timbulnya polemik merupakan yang yang biasa terjadi. Ia yakin, bila proyek tersebut selesai dikerjakan, maka akan banyak pihak merasakan manfaatnya.

"Apapun itu ada yang setuju, ga setuju itu biasa. Tapi nanti lihat kalau sudah jadi. Pasti banyak yang berpikir ternyata tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Dan kalau jadi, ini akan menjadi sejarah peradaban. ini sebuah peradaban baru, bahwa kita mempunyai LRT kereta cepat, transportasi bawah tanah," ucapnya.

Mengenai keputusan pemerintah yang akhirnya memilih proposal China dibanding Jepang dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menilai proses seleksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan.

Ia menampik kalau menutup ruang bagi Jepang dan lebih mengutamakan China untuk memegang proyek tersebut. Pemilihan China menurutnya, karena negeri Tirai Bambu itu dapat menerima persyaratan yang diminta oleh pemerintah. ‎

‎"‎Kita beri ruang pada siapapun untuk ikut, kebetulan yang ikut dalam itu, Jepang dan China. Tapi dari awal saya sampaikan syaratnya saya minta 3, pertama karena APBN kita nggak cukup, harus nggak pakai APBN. Kedua, proyek biasanya minta jaminan pemerintah. Ini saya nggak mau. Jadi tidak ada jaminan pemerintah. Tiga, ini tidak dilaksanakan pemerintah silahkan B to B (business to business), sekarang yang dikerjakan BUMN," ucapnya.

Mengingat pembangunan transportasi berbasis rel seperti MRT, kereta cepat dan LRT merupakan proyek yang baru pertama kali dikerjakan, Jokowi mengatakan pemerintah akan melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas.

Lembaga pengawas yang akan ditunjuk oleh pemerintah merupakan lembaga yang mempunyai pengalaman dalam mengawasi pembangunan transportasi berskala besar.
‎
"Harus ada manajemen supervisi yang baik, harus ada manajemen kontrol dari lembaga yang kredibel yang tau masalah kereta api cepat, MRT kereta cepat. Kita gak pernah, baru pertama kali. Sebeb itu ini aharus diawasi oleh lembaga yang punya pengalaman, kredibel dan mengawai itu, dan saya sudah perintahkan cari di Eropa, negara yang punya kemampuan punya awasi," ucapnya. (Luqman/Zul)