Ini Alasan Pembebasan Lahan di RI Selalu Molor

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengakui, lamanya proses pembebasan lahan karena tidak adanya rasa kepercayaan terutama persoalan pembayaran. Maka dari itu, pemerintah menerapakan penjadwalan (time table) untuk memupuk kepercayaan warga yang dibebaskan lahannya.

Dia menuturkan, pemerintah sendiri telah menerapkan time table terkait inventarisasi lahan, pengukuran, musyawarah sampai pembayaran terkait pembebasan lahan.

"Kami sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) setelah musyawarah maka 3 bulan harus membayar. Karena kita pembayaran soal trust dan momentum," kata dia di Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Pemerintah menyadari hal tersebut lantaran belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Contohnya, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang proses pembebasan lahannya menghabiskan waktu 6 tahun. Padahal, proyek pembangunan fisiknya hanya berlangsung 2 tahun.

"Banyak catatan, yang kemudian ketika Presiden Jokowi sampaikan bagaimana mungkin Tol Cipali pembangunan 2 tahun pembebasan 6 tahun. Tapi setelah kami telaah karena memang momentun dan membangun rasa kepercayaan," tuturnya.

Begitu juga dengan Waduk Jatigede yang memakan waktu puluhan tahun karena persoalan pembebasan lahan yang tak kunjung usai. Dia berkesimpulan, kepercayaan adalah acuan utama untuk masalah pembebasan lahan.

"Jatigede itu kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengendorse kapan mau diairi. Saya bersama Pak Basuki sudah 31 Agustus diairi. Kami berdua berani airi 31 Agustus. Karena sebuah proses pembangunan waduk sejak saya 4 tahun, saya jadi menteri nggak terjadi," tandas dia.