Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,74 persen di 2015. Perkiraan tersebut jauh dari target yang telah ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun lalu sebesar 5,7 persen.
Penurunan pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak terhadap angka maupun tingkat pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.
Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, salah satu asumsi dasar ekonomi makro di APBN-P 2015, yakni pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tercapai 4,74 persen dari target 5,7 persen. Namun pemerintah optimistis masih ada peluang kenaikan hingga 4,8 persen.
"Kontribusinya tidak akan banyak berubah, tetap konsumsi nomor pertama dengan sumbangan 50-60 persen. Lalu investasi swasta dan pemerintah, meskipun ekspor impor turun dan pengeluaran pemerintah stabil di angka 10 persen, tidak besar," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Kamis (28/1/2016).
Baca Juga
Dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) secara nominal, Bambang mengatakan akan mencapai Rp 11.412,3 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibanding realisasi perekonomian Indonesia 2014 yang diukur berdasarkan PDB atas harga dasar yang berlaku hingga Rp 10.542,7 triliun dengan pertumbuhan 5,02 persen.
Perlambatan ekonomi di sebuah negara berimbas kepada penurunan angka pengguran dan kemiskinan. Padahal setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja bagi 250 ribu orang.
Sayangnya, Bambang belum menghitung potensi pengangguran dan kemiskinan akibat penurunan pertumbuhan ekonomi di 2015. "Belum tahu angkanya, tapi tinggal dihitung saja karena tidak berkorelasi langsung," ujarnya.
Kuncinya untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, diakui Bambang melakukan reformasi fiskal dengan baik. Kemiskinan bisa diberantas dengan cara mendesain program-program unggulan pengentasan pengangguran dan kemiskinan meskipun ekonomi Indonesia sedang terombang ambing.
"Kalau kita punya kualitas anggaran yang baik, punya program mengurai kemiskinan yang cocok, meski pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan, program itu bisa mengurangi kemiskinan mesti pertumbuhan ekonomi naik setinggi-tingginya. Kalau ternyata tidak besar, tapi kalau programnya tepat, kemiskinan dan pengangguran bisa turun. Jadi lihat dulu kualitas belanja di 2015," terang Bambang.
Seperti diketahu, indikator kesejahteraan yang telah disepakati bersama antara DPR dan pemerintah di APBN-P 2015, yaitu pertama, tingkat kemiskinan sebesar 10,3 persen. “Artinya adalah 10,3 persen dari jumlah penduduk, sekitar 25 juta orang. Kita harus tekan kemiskinannya ke arah itu,” ucap Menkeu.
Kedua, tingkat pengangguran ditargetkan sebesar 5,6 persen. Ketiga, rasio ketimpangan pendapatan (Gini ratio) ditargetkan turun menjadi 0,40, dari yang saat ini sebesar 0,41. Terakhir, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,4.
“Ini ada mekanisme perhitungan baru, sehingga angkanya menjadi 69,4, yang sebenarnya ini adalah peningkatan dibanding yang saat ini ada,” pungkas Bambang. (Fik/Nrm)