ADB Siapkan Pinjaman ke RI Hingga Rp 134 Triliun

Peningkatan pendanaan ADB bagi Indonesia akan mendukung prioritas pembangunan Pemerintah.

oleh Septian DenyIlyas Istianur Praditya diperbarui 12 Feb 2016, 13:51 WIB
Diterbitkan 12 Feb 2016, 13:51 WIB
20160212-Asian-Development-Bank-Jakarta-Jokowi-Takehiko-Nakao-FF
Presiden Joko Widodo berbincang dengan delegasi ADB ‎di Jakarta, Jumat (12/2). Pembiayaan dari $740 juta per tahun pada periode 2010-2014, menjadi hingga $2 milliar per tahun, atau $10 milliar pada lima tahun ke depan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Asian Development Bank (ADB), Takehiko Nakao, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan berdiskusi tentang berbagai peluang kerjasama pada Jumat (12/2/2016). 

Dalam pertemuan tersebut, Nakao menyampaikan bahwa ADB akan meningkatkan dukungan pembiayaan untuk Indonesia dari $740 juta per tahun pada periode 2010-2014, menjadi hingga $2 miliar per tahun, atau $10 miliar atau Rp 134 triliun (estimasi kurs: 13.400 per dolar AS) untuk lima tahun ke depan.

Dalam kunjungannya. Nakao juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Beliau juga dijadwalkan untuk bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Nakao mengatakan, peningkatan pendanaan ADB bagi Indonesia akan mendukung prioritas pembangunan Pemerintah, terutama untuk infrastruktur fisik dan sosial. Selain pinjaman untuk proyek, ADB secara aktif memanfaatkan pinjaman berbasis kebijakan (policy-based loan) dan pinjaman berbasis hasil (result-based lending).

"Pinjaman berbasis hasil merupakan pembiayaan yang pencairannya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai, dan bukan dengan biaya proyek yang telah dibelanjakan," kata Nakao di Jakarta, Jumat (12/2016).

Tahun lalu, ADB memberikan dukungan pembiayaan sebesar US$ 1,67 miliar pada Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah pinjaman program sebesar US$ 400 juta untuk mengembangkan pasar keuangan dan inklusi keuangan, pinjaman program lainnya sebesar US$ 400 juta untuk mengembangkan sektor energi, dan pinjaman berbasis hasil perdana sebesar US$ 600 juta untuk membantu peningkatan jaringan transmisi dan distribusi listrik di Sumatra.

Sedangkan dukungan ADB tahun ini akan mencakup pendanaan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur perdesaan, dan pengendalian banjir.

Nakao memuji keberhasilan Pemerintah mengelola ekonomi tahun lalu, yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah di 4 persen pada Desember 2015, defisit fiskal yang bertahan di 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan defisit transaksi berjalan yang menurun ke 2,5 persen dari PDB, dari sebelumnya sebesar 3 persen pada 2014. ADB memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3 persen pada 2016.

“Di tengah gejolak keuangan dunia dan merosotnya harga komoditas, reformasi ekonomi di berbagai bidang di Indonesia telah meningkatkan keyakinan pasar,” ujar Nakao.

Ia menegaskan pentingnya melanjutkan upaya untuk mendorong pendapatan pajak dalam negeri, dengan cara memperluas basis pajak dan memperkuat sistem pengelolaannya.

Nakao juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah atas diumumkan revisi terhadap daftar investasi negatif pada hari Kamis, 11 Februari 2016 kemarin, yang akan membuka peluang investasi luar negeri di 35 sektor baru dan membuka peluang kepemilikan lebih luas di beberapa sektor lainnya.

Reformasi penting antara lain pengurangan subsidi bahan bakar yang menciptakan ruang fiskal bagi prioritas lain, peningkatkan pembelanjaan untuk infrastruktur dan layanan sosial, percepatan pelaksanaan proyek, langkah-langkah untuk mempermudah perdagangan dan investasi asing langsung, pengurusan izin usaha yang lebih cepat, perluasan kawasan ekonomi khusus, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata di berbagai daerah. (Yas/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya