Dikeluhkan Masyarakat Soal Harga Daging Sapi, Ini Kata Mentan

Liputan6.com, Jakarta - Operasi pasar daging sapi Rp 85 ribu per kilogram (kg) yang digelar pemerintah dan BUMN Peternakan PT Berdikari (Persero) disambut antusias masyarakat. Maklum, konsumen selama ini mengeluhkan mahalnya harga daging sapi di pasar sehingga memunculkan tudingan terjadi permainan harga di tingkat pedagang besar.

Salah seorang pembeli daging di operasi pasar Jalan Sunda Thamrin, Tanti (40) mengapresiasi langkah pemerintah dan BUMN untuk menekan harga jual daging sapi dengan menggelar operasi pasar seharga Rp 85 ribu per kg.

"Biarpun desak-desakan tapi acara ini bagus sekali. Masa harga daging kita lebih mahal dari Singapura. Padahal daya beli kita tidak ada sepertiganya dari Singapura," jelas dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (21/2/2016).

Pembeli lainnya, Meri (35) mengakui bahwa harga daging sapi di pasar sudah menyentuh Rp 150 ribu per kg. Harga ini dikatakan pegawai lembaga pemerintahan itu sangat tidak wajar.

"Saya melihat ada permainan harga, karena ini sudah tidak wajar, kasihan kan rakyat. Jadi operasi pasar ini sangat membantu dapatkan harga daging murah. Kualitas dagingnya juga cukup bagus," dia mengatakan.

Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menuturkan, penjualan paket daging sapi seharga Rp 85 ribu per kg ini sebagai ujicoba. Dengan pembelian ini, konsumen lebih hemat Rp 15 ribu-Rp 25 ribu dari harga di pasar Rp 100 ribu-Rp 110 ribu per kg.

"Kalau dibilang lebih mahal (harga daging RI) memang benar. Makanya kita mau mengubah struktur pasar, memotong mata rantai pasokan. Kalau sudah terstruktur, barulah harga daging bisa murah," dia memaparkan.

BUMN Peternakan PT Berdikari (Persero) menggelar operasi pasar penjualan daging sapi lokal seharga Rp 85 ribu per kilogram (kg).

Acara ini digelar bertepatan dengan Car Free Day (CFD) dan dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Direktur Utama (Dirut) Berdikari Librato El Arif dan jajaran pejabat Kementerian Pertanian serta direksi Berdikari. (Fik/Nrm)