Pemerintah Lanjutkan Moratorium PNS, Kecuali untuk Bidang Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kebijakan penghentian sementara (moratorium) perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih tetap berlanjut hingga periode 2019. Namun dikecualikan untuk tenaga di bidang tertentu yang selaras dengan program Nawa Cita.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, pemerintah menerapkan moratorium terbatas, karena masih membuka penerimaan CPNS untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penegak hukum, dan yang berkaitan dengan program unggulan Nawa Cita, seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi.

"Kita lanjutkan moratorium, tapi moratorium CPNS terbatas. Jadi kita tetap rekrut pegawai dalam jumlah terbatas, di sektor atau bidang terbatas dan sangat selektif," tegas Yuddy usai menghadiri acara Rakornas Kepegawaian 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Sebagai gambaran, Yuddy menerangkan, Indonesia membutuhkan tenaga atau ahli peneliti berkualitas dan berkompeten. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) misalnya. Jika dilakukan moratorium, maka Lembaga ini akan kehilangan sekitar 200 tenaga peneliti yang sangat langka, seperti ahli mikrobiologi, ahli tanaman, ahli nuklir.

"Jadi rekrutmen CPNS para peneliti yang dibutuhkan LIPI tetap kita buka dengan seleksi ketat dengan syarat dari Perguruan Tinggi ternama," dia menjelaskan.

Di samping itu, Indonesia akan kehilangan ahli-ahli teknologi apabila kebijakan moratorium berlaku sepenuhnya pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). "Ahli-ahli teknologi akan habis karena pensiun. Jadi kita tetap menerima pegawai secara selektif," ujar Yuddy.

Seperti diketahui, Menteri PANRB Yuddy mengaku, formasi kebutuhan PNS yang disodorkan Kementerian / Lembaga mencapai 150 ribu orang. Namun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyanggupi 81 ribu orang untuk jatah penerimaan CPNS 2016 karena berbagai alasan.

"PNS yang pensiun tahun ini total 120 ribu orang. Kemudian kebutuhan dari seluruh instansi mencapai 150 ribu orang. Tapi maksimum yang disetujui dari Kemenkeu penerimaan PNS 81 ribu orang, jadi tidak dipenuhi semua karena alasan moratorium, keterbatasan anggaran, dan hanya untuk program prioritas Nawa Cita," ujar Yuddy.

Yuddy merinci, pemerintah mengutamakan penerimaan CPNS bagi putra putri terbaik di sekolah ikatan dinas pemerintah sebanyak 11 ribu orang. Selanjutnya kebutuhan penerimaan CPNS di bidang kesehatan, seperti dokter, perawat dan bidan mencapai 43 ribu orang.

Selanjutnya untuk penerimaan CPNS guru yang menyandang gelar Sarjana dan berada di pulau-pulau terluar dan tertinggal (garis depan) mencapai 3.000 orang, serta pengangkatan guru honorer menjadi PNS di garis depan sekitar 2.000 orang.

"Sisanya 22 ribu kursi penerimaan CPNS akan dibagi-bagi untuk instansi atau bidang yang sangat membutuhkan, seperti LIPI, BATAN, penyuluh pertanian. Pak Amran (Menteri Pertanian) sudah minta 18 ribu orang, juga Kemenkumham minta 21 ribu orang, tapi kita terima usulannya separuh dulu," terang Yuddy.

Sebanyak 22 ribu jatah penerimaan CPNS itu, diakuinya, termasuk untuk kuota pelamar umum untuk semua bidang. Namun prioritasnya untuk CPNS di bidang-bidang studi yang selaras dengan program Nawa Cita, diantaranya ahli pengairan, ahli pertanian, ahli tata kota, ahli konstruksi, ahli maritim, dan lainnya.

Dari 81 ribu lowongan CPNS yang dibuka pada tahun ini, sekitar 10 ribu ditujukan bagi pelamar umum. Artinya pemerintah memberi kesempatan kepada Sarjana lulusan studi apapun untuk mendaftar seleksi CPNS.

"Perkiraan kita kuota untuk penerimaan CPNS pelamar umum sekitar 10 ribu-an, itu termasuk untuk mahasiswa berprestasi ya. Kan jatahnya sekurang-kurangnya 10 persen," ucapnya.

Meski dibuka untuk semua jurusan, pemerintah tetap memprioritaskan perekrutan CPNS pelamar umum pada bidang-bidang atau program studi yang selaras dengan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diantaranya, ahli pengairan, ahli pertanian, ahli tata kota, ahli konstruksi, ahli maritim, dan lainnya.

Yuddy mengaku, ada beberapa syarat yang ditetapkan bagi pelamar umum mendaftar seleksi CPNS 2016. Syarat pertama, sarjana berprestasi dari perguruan tinggi ternama, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi A. Syarat kedua, dia mengaku, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) cummlaude 3,75.

"Tidak boleh asal-asalan, karena program studinya sudah yang sudah mendapatkan sertifikat untuk melamar jadi CPNS di kategori pelamar umum. Kita akan cari dan akan diumumkan," jelasnya.

Dia berharap, proses rekrutmen CPNS bisa dilakukan pada Agustus 2016, setelah di bulan sebelumnya mulai diumumkan pembukaan seleksi CPNS 2016. "Jadi nanti di akhir tahun, tepatnya Oktober atau November sudah tahapan diterima," pungkas Yuddy.