Cerita Rizal Ramli soal Konektivitas Laut di Tahun 1980

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku geram terhadap konsultan Australia yang mengatur sektor konektivitas laut di RI

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 30 Jun 2016, 15:50 WIB
Diterbitkan 30 Jun 2016, 15:50 WIB
Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli
Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku geram terhadap konsultan Australia yang mengatur sektor konektivitas laut di Indonesia.

Rizal Ramli menerangkan, pada tahun 1980-an setiap kapal laut baik penumpang maupun kargo mesti singgah ke beberapa pelabuhan yakni Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Namun, di akhir tahun 1980 seorang konsultan Australia mengusulkan supaya ketentuan itu diubah karena dianggap tidak tepat.

"‎Akhir tahun 1980, konsultan Australia menganjurkan bahwa cara itu tidak nggak benar. Disarankan deregulasi shipping dan ditelan mentah-mentah pemerintah Orde Baru saran konsultan Australia tersebut," kata dia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (30/6/2016)‎.

Alhasil, kebijakan pun berubah dan kapal-kapal hanya mampir di pelabuhan besar seperti di Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya. Dampak yang paling signifikan dari ketentuan itu ialah matinya kegiatan usaha atau perekonomian di wilayah Medan dan Makassar.

"‎Kebijakan itu sangat merugikan pedagang kecil di Sulawesi dan Sumatera Utara," tambah dia.

Rizal mengatakan, dalam jangka panjang pembangunan di wilayah di luar Jawa tidak berkembang. Lantaran, konektivitas kapal hanya terjadi di Pulau Jawa.

"‎Kalau lihat volume perdagangan, ternyata akibat kebijakan itu Surabaya jadi ibukota Indonesia timur dari segi bisnis. Ini nggak benar, ‎Belanda saja nggak sebodoh itu. Belanda dengan sengaja membangun Makassar jadi pusat perdagangan Indonesia Timur," ujar Rizal.

Bukan hanya itu, dampak dari hal tersebut adalah membuat Singapura untung karena menjadi pusat singgah kapal. Dia menuturkan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini berupaya memperbaiki konektivitas jalur laut sehingga pembangunan menjadi merata.

‎"Saran konsultan Australia kelihatan objektif pada dasarnya membantu Singapura menjadi pusat transhipment. Itu yang ingin kita buka dengan konektivitasnya," tutup dia.

**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.

           

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya