KEIN Selaraskan Rekomendasi Ekonomi dengan Nawa Cita Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Mewujudkan Nawa Cita pemerintahan Jokowi sebagai visi misinya bukanlah perkara mudah. Hal tersebut memerlukan koordinasi lintas sektoral di tingkat pemerintah secara terpadu.

Termasuk menyangkut memberikan rekomendasi kebijakan sektor ekonomi dan industri kepada Presiden seperti tugas Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) lakukan sekarang tentu dengan berdasarkan data.

Pasalnya, menurut Sekretaris KEIN Putri Wardhani, rekomendasi kebijakan yang diberikan KEIN dapat saja menjadi landasan Presiden untuk melaksanakan pemerintahan sesuai visi misinya. Jadi bila rekomendasi salah arah akan berdampak pada kehidupan bernegara.

"Nawa Cita pemerintahan Jokowi ada menyangkut sisi ekonomi juga, tentunya KEIN akan selaras dengan itu dalam rekomendasi kebijakan kepada presiden," ujar Putri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).

Menurutnya, kemandirian ekonomi adalah salah satu bagian dari visi misi Nawa Cita pemerintahan Jokowi. Guna mencapai itu, Presiden dalam arahannya telah menekankan untuk melakukan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga memiliki keunggulan dan daya saing.

"Di sinilah peran KEIN mewujudkan visi misi dan arahan Presiden dengan mencari jalan apa saja hambatan serta yang harus dilakukan agar UMKM meningkat tarafnya di Indonesia," ujar Putri.

Mantan Ketua UKP4R Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, visi misi Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan keunggulan UMKM di Indonesia harus diteliti secara cermat lebih dulu oleh KEIN sebelum menyampaikan rekomendasi kebijakan. Dia mengatakan, UMKM harus diseleraskan ke bagian mana dari 9 Nawa Cita pemerintahan Jokowi.

"Setelah itu dikaji lagi, turunannya kemana, saya melihat masuk ke dalam paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK angka 10 hingga 12," ucap Kuntoro.

Dia juga menyinggung mengenai perlunya sinergi antar kementerian bidang ekonomi agar dapat merealisasikan apa keinginan Presiden Jokowi untuk sektor ekonomi. Selama ini, menurutnya, masih ada terjadi seperti ego sektoral yang dapat menghambat keinginan Presiden Jokowi pada bidang ekonomi.

"Mungkin karena unsur politisnya masih lebih dominan, menteri-menterinya masih lintas partai," ujar Kuntoro.

Atas hal itu Kuntoro menganggap idealnya dalam setiap pemerintahan, para menteri kabinet adalah orang-orang bukan partai politik, namun adalah para profesional yang memang menjadi kepercayaan Presiden. (Dny/Ndw)