Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Jokowi : WTP Bukan Jaminan Tak Ada Penyalahgunaan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan seharusnya bisa menjadi pemicu setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 20 Sep 2016, 12:30 WIB

Diterbitkan 20 Sep 2016, 12:30 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016. Dalam acara itu, 37 kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan mereka.

Jokowi meminta menteri, pimpinan lembaga maupun kepala daerah tidak terlena dan berhenti setelah mendapatkan WTP. Sebab, tantangan sebenarnya adalah membuat predikat ini lebih berguna untuk masyarakat dengan berbagai program.

"Jangan hanya berhenti mengejar predikat WTP, opini WTP. Karena opini WTP bukan merupakan jaminan, tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktik korupsi" ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

WTP seharusnya bisa menjadi pemicu setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas dan lebih transparan dalam hal laporan keuangan. Membangun sistem keuangan yang lebih baik melalui tempat bertugas masing-masing.

"Sekali lagi kita harus membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, dan birokratisasi, menyederhanakan, membuat simple," imbuh dia.

Pemerintah juga tidak boleh abai dalam membangun karakter manusia. Pembangunan infrastruktur tak akan ada artinya bila manusianya justru tak berkualitas.

"Jangan lupa kita harus membangun manusianya, SDM-nya dengan meningkatkan kompetensi, kapasitas SDM kita secara berkelanjutan," pungkas Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada 37 kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang mendapat WTP. 5 perwakilan mendapat penghargaan secara simbolik mewakili peraih lainnya.

Kelima institusi itu adalah DPR yang diwakili Ketua DPR Ade Komaruddin, Kementerian Perindustrian yang diwakili Menteri Airlangga Hartarto, Provinsi Jawa Barat diwakili Gubernur Ahmad Heryawan, Kabupaten Boyolali diwakili Bupati Seno Samodro, dan Kota Surakarta diwakili Wali Kota Surakarta FX Rudy Rudyatmo.