Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016. Dalam acara itu, 37 kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan mereka.
Jokowi meminta menteri, pimpinan lembaga maupun kepala daerah tidak terlena dan berhenti setelah mendapatkan WTP. Sebab, tantangan sebenarnya adalah membuat predikat ini lebih berguna untuk masyarakat dengan berbagai program.
"Jangan hanya berhenti mengejar predikat WTP, opini WTP. Karena opini WTP bukan merupakan jaminan, tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktik korupsi" ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
WTP seharusnya bisa menjadi pemicu setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas dan lebih transparan dalam hal laporan keuangan. Membangun sistem keuangan yang lebih baik melalui tempat bertugas masing-masing.
"Sekali lagi kita harus membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, dan birokratisasi, menyederhanakan, membuat simple," imbuh dia.
Pemerintah juga tidak boleh abai dalam membangun karakter manusia. Pembangunan infrastruktur tak akan ada artinya bila manusianya justru tak berkualitas.
"Jangan lupa kita harus membangun manusianya, SDM-nya dengan meningkatkan kompetensi, kapasitas SDM kita secara berkelanjutan," pungkas Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada 37 kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang mendapat WTP. 5 perwakilan mendapat penghargaan secara simbolik mewakili peraih lainnya.
Kelima institusi itu adalah DPR yang diwakili Ketua DPR Ade Komaruddin, Kementerian Perindustrian yang diwakili Menteri Airlangga Hartarto, Provinsi Jawa Barat diwakili Gubernur Ahmad Heryawan, Kabupaten Boyolali diwakili Bupati Seno Samodro, dan Kota Surakarta diwakili Wali Kota Surakarta FX Rudy Rudyatmo.
Jokowi : WTP Bukan Jaminan Tak Ada Penyalahgunaan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan seharusnya bisa menjadi pemicu setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Diperbarui 20 Sep 2016, 12:30 WIBDiterbitkan 20 Sep 2016, 12:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)... Selengkapnya
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
MPP Bontang di Jantung Pasar, Inovasi Unik di Kaltim
Tujuan SDI dan Perkembangan Sarekat Islam: Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia
Ini Amalan Pelancar Usaha agar Cepat Laris, Dibagikan Habib Novel Ijazah dari Habib Umar bin Hafidz
Tujuan Seinendan: Memahami Organisasi Pemuda Jepang di Era Kolonial
Tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949: Bukti Eksistensi dan Perjuangan Republik Indonesia
Tujuan Indische Partij Membangun Rasa Nasionalisme: Sejarah dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan
Suzuki Catatkan Peningkatan Penjualan Februari 2025, Dua Model Ini Jadi Andalan
Konflik Food Vlogger Bikin Heboh, Nama Nex Carlos dan Bondan Winarno Diungkit Warganet
Doa Adzan Subuh, Baca untuk Memperoleh Keberkahan di Awal Hari
Panglima Sebut Perubahan Usia Pensiun Prajurit di Revisi UU TNI untuk Regenerasi
Anggaran Disunat Rp 2,1 Triliun, KKP Cari Pendanaan Program dari Investor Asing
Film Muslihat Segera Tayang 17 April 2025, Kisah Teror di Panti Asuhan