Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016. Dalam acara itu, 37 kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan mereka.
Jokowi meminta menteri, pimpinan lembaga maupun kepala daerah tidak terlena dan berhenti setelah mendapatkan WTP. Sebab, tantangan sebenarnya adalah membuat predikat ini lebih berguna untuk masyarakat dengan berbagai program.
"Jangan hanya berhenti mengejar predikat WTP, opini WTP. Karena opini WTP bukan merupakan jaminan, tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktik korupsi" ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
WTP seharusnya bisa menjadi pemicu setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas dan lebih transparan dalam hal laporan keuangan. Membangun sistem keuangan yang lebih baik melalui tempat bertugas masing-masing.
"Sekali lagi kita harus membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, dan birokratisasi, menyederhanakan, membuat simple," imbuh dia.
Pemerintah juga tidak boleh abai dalam membangun karakter manusia. Pembangunan infrastruktur tak akan ada artinya bila manusianya justru tak berkualitas.
"Jangan lupa kita harus membangun manusianya, SDM-nya dengan meningkatkan kompetensi, kapasitas SDM kita secara berkelanjutan," pungkas Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada 37 kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang mendapat WTP. 5 perwakilan mendapat penghargaan secara simbolik mewakili peraih lainnya.
Kelima institusi itu adalah DPR yang diwakili Ketua DPR Ade Komaruddin, Kementerian Perindustrian yang diwakili Menteri Airlangga Hartarto, Provinsi Jawa Barat diwakili Gubernur Ahmad Heryawan, Kabupaten Boyolali diwakili Bupati Seno Samodro, dan Kota Surakarta diwakili Wali Kota Surakarta FX Rudy Rudyatmo.
Jokowi : WTP Bukan Jaminan Tak Ada Penyalahgunaan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan seharusnya bisa menjadi pemicu setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
diperbarui 20 Sep 2016, 12:30 WIBDiterbitkan 20 Sep 2016, 12:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Polusi Udara Memburuk, Transportasi Umum di Bangkok Gratis Selama Seminggu
Kepribadian Pisces Wanita: Memahami Karakter Unik Zodiak Air
Arti Finansial: Memahami Konsep Keuangan untuk Kesejahteraan Hidup
Megawati Minta Anggota DPRD PDIP Awasi MBG hingga Food Estate
Memahami Kepribadian Libra: Karakter, Sifat, dan Ciri Khasnya
5 Potret Lady Gaga dan Rose BLACKPINK Digandeng Jadi Cameo di MV Terbaru Bruno Mars
6 Tanda-Tanda Fisik Gangguan Emosional yang Jarang Disadari
Arti Al Aziz: Memahami Makna dan Keagungan Nama Allah yang Maha Perkasa
Pertama dalam Sejarah, Kemenag Umumkan Daftar Jemaah Haji Khusus 2025
Mengenal Grebeg Sudiro, Kegiatan Wisata Menarik untuk Sambut Imlek di Solo
Kepribadian Orang yang Suka Warna Hitam: Mengungkap Misteri di Balik Pilihan Warna
350 Quote Malam yang Menenangkan Jiwa dan Memberi Inspirasi