Mendes Eko Akan Buat Program KUR Tanpa APBN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sandjoyo akan membuat Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal itu dilakukan ​demi mempercepat pembangunan di desa tertinggal.

Eko mengatakan, program ini tidak menggunakan biaya Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) dengan mengedepankan program 1 desa dengan 1 produk.

"KUR tanpa APBN ini kaitannya dengan dunia usaha, jadi beberapa produk-produk pertanian, peternakan atau perikanan itu bisa mengadakan kemitraan dengan dunia usaha dan dengan KUR," demikian disampaikan Eko kepada liputan6.com saat acara press gathering "Kabarkan Geliat Desa Menuju Indonesia Sejahtera" di Hotel The Sahid Rich, Yogyakarta, Jumat malam (30/9/2016).

Dengan begitu, kata Eko, nantinya biaya produksi usaha akan dibiayai oleh KUR saja, dan ada jaminan dari dunia usaha yang bermitra. Sehingga pasca panen petani akan terserap dengan sendirinya.

"Setelah pasca panen petani diserap, maka petani ada untungnya, mereka bisa membayar cicilan dan bunganya, jadi program kayak begitu kan bisa mempercepat pembangunan daerah tertinggal dengan tanpa APBN," tutur Eko

Sementara untuk program one village one product (satu desa satu produk), kementerian sedang mengusahakan agar bisa terealisasi. Satu desa misalnya dirasa terlalu kecil, jelas Eko, kemungkinan akan dibuat dengan satu kawasan pedesaan.

"Intinya program ini supaya ada skala ekonomi, dengan adanya skala ekonomi jadi pasca panen bisa masuk. Dan dengan pasca panen bisa masuk artinya ada  jaminan harga jual dari petani tidak turun," jelasnya.

Eko menambahkan, saat ini untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya merupakan daerah yang skala ekonominya sudah cukup baik bahkan beberapa juga sudah menjadi desa contoh.

"Untuk Jogja yang sudah jalan seperti di daerah Klaten, Ponggoh, Boyolali, dan Gunung Kidul," pungkasnya.