Liputan6.com, Jakarta - Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ikut angkat bicara terkait dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lembaga keuangan asal Jepang ini menilai sempat terjadi kekacauan perencanaan proyek pembangunan infrastruktur pada pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jokowi.
Hal itu disampaikan CEO dan Executive Managing Director JBIC, Tadashi Maeda usai Konferensi Pers Pertemuan Tahunan RI-JBIC.
"Di masa transisi dari (pemerintahan) SBY ke Jokowi untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan sempat mengalami kekacauan," tegas Maeda saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Advertisement
Baca Juga
Namun kini semua membaik. Maeda menyoroti, kinerja pemerintahan Jokowi yang mengarah pada kebijakan pembangunan infrastruktur di luar Jawa, khususnya di wilayah Timur Indonesia.
"Untuk fiskal keuangan dan ekonomi makro cukup baik, performanya juga baik," ujar Maeda.
Lebih jauh diterangkannya, pemerintah Indonesia telah menetapkan target defisit fiskal maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menjaga kesehatan anggaran negara, sambung Maeda, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya.
"Mengurangi subsidi BBM dan listrik sehingga penghematannya bisa digunakan untuk investasi membangun infrastruktur. Kami selalu memantau ekonomi makro Indonesia," jelasnya.
Maeda menambahkan, sejak krisis melanda Indonesia di 2009, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi makro. JBIC mempunyai peran besar untuk membantu memulihkan kondisi ekonomi tersebut.
"JBIC ikut terlibat bersama Bank Dunia dan IDB untuk membantu pemulihan ekonomi makro Indonesia lewat kontigensi fasilitas," katanya. (Fik/Gdn)