Liputan6.com, Jakarta - Indonesia telah menghadapi banyak tantangan dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Tantangan yang datang baik dari internal maupun eksternal ini berdampak kepada dunia usaha di dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, saat ini kondisi ekonomi Indonesia belum begitu menguntungkan bagi dunia usaha. Mulai dari ekonomi yang belum tumbuh optimal hingga pemotongan anggaran yang dilakukan untuk mengendalikan defisit.
"Dalam kondisi saat ini di mana harga minyak naik, subsidi dibutuhkan lebih besar, APBN dikurangi, meski sudah ada tax amnesty tapi target belum tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang tadinya kita bisa 5 persen-6 persen, sekarang tidak jauh dari 4 persen," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Sabtu (22/10/2016).
Advertisement
Baca Juga
Dalam kondisi seperti ini, lanjut Carmelita, dunia usaha mengharapkan bantuan pemerintah yang bisa diberikan kepada swasta. Salah satunya dengan melibatkan sektor swasta dalam proyek-proyek pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.
"Kita harapkan pemerintah membantu swasta. Kita lihat saat ini kan angkutan menurun. Kalau dilihat dari barang ekspor impor juga menurun. Selain dari pada kita punya industri juga banyak yang tertunda, kita bicara soal tender-tender pembangunan infra masih terhambat. Yang kita harapkan ada proyek-proyek dari pemerintah," kata dia.
Selain itu, Carmelita juga berharap BUMN tidak terlalu dominan dalam pengerjaan proyek pemerintah. Dengan demikian, swasta juga diberikan kesempatan untuk berkembang.
"(BUMN) mereka sudah banyak membangun anak-anak perusahaan. Ini akan menghambat perkembangan dari sektor swasta. Sebelum era Presiden Jokowi sudah terlihat BUMN buat anak usaha yang begitu menggurita, sehingga kita sebagai swasta agak khawatir. Kita harap BUMN bersama swasta untuk tumbuh. Memberikan ruang bagi swasta untuk lebih besar," tandas dia. (Dny/Gdn)