Kembangkan Infrastruktur Pariwisata, PUPR Anggarkan Rp 766 Miliar

Anggaran itu akan difokuskan untuk pengembangan infrastruktur di tiga wilayah pariwisata

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 28 Okt 2016, 11:50 WIB
Diterbitkan 28 Okt 2016, 11:50 WIB
Rute Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba 2016 Mulai Dirapikan
Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba 2016 akan dihadiri Presiden Jokowi dan dimeriahkan para penyanyi top Batak.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu Kementerian yang bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan kawasan wisata di Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rido Matari Ichwan menjelaskan untuk mendukung hal itu, pihaknya telah menganggarkan Rp 766 miliar untuk tahun depan.

"Kementerian PUPR sudah memiliki program yang mengadopsi kepentingan strategis nasional yang di dalamnya pengembangan infrastruktur kawasan wisata dengan anggaran 2016 itu Rp 882,7 miliar, dan tahun depan itu Rp 766 miliar," papar dia di Kementerian PUPR, Jumat (28/10/2016).

Anggaran itu akan difokuskan untuk pengembangan infrastruktur di tiga wilayah pariwisata, yaitu Danau Toba, Candi Borobudur dan Mandalika. Sementara pengembangan kawasan wisata lainnya akan dilakukan bertahap.

Untuk wilayah Danau Toba, yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah membangun jalan lingkar Danau Toba, peningkatan kual‎itas air dan pembangunan jaringan pipa transmisi air baku pariwisata.

Sementara untuk pengembangan wilayah Candi Borobudur, anggaran akan digunakan di antaranya untuk pemeliharaan dan pelebaran jalan Parakan-Secang-Magelang-BatasJogja. Selain itu, pemeliharaan jalan yang akan dilakukan yaitu mulai dari Keprekan-Borobudur.

Sedangkan untuk wilayah Mandalika, Kementerian PUPR akan melebarkan jalan mulai dari Bandara Praya hingga ke gerbang kawasan wisata Mandalika.

"Program-program pengembangan infrastruktur pariwisata ini sudah terintegrasi dengan apa yang sudah diprogramkan Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya," tutup dia. (Yas)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya