‎Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo Capai 70 persen

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendorong untuk pembebasan lahan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta terus dipercepat. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai pihak yang akan mengoperasikan bandara itu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pembangunan Bandara Kulon Progo ini akan menjadi pendukung pengembangan kawasan wisata Candi Borobudur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.‎

"Karena kapasitas Bandara Adisutjipto yang sudah tidak memadai, maka dibangunlah bandar udara di Kulon Progo. Pembebasan tanahnya sudah 70 persen dan kegiatan konstruksi akan dimulai pada tahun 2017 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2019," jelas Budi Karya dalam keterangannya, Sabtu (19/11/2016).
 
Dia mengatakan, bandar udara di Kulon Progo selain mendukung Candi Borobudur, juga direncanakan sebagai pendukung untuk sektor pariwisata dan sektor industri di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta seperti Kawasan Industri Ringan Tuksono, Kawasan Industri Pertanian dan Peternakan Banguncipto yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Sentolo dan Bukit Menoreh.

Selain itu, bandar udara tersebut dibangun untuk mendukung aksesibilitas pada kawasan pelabuhan dan Industri Perikanan Adikarto, Kawasan Wisata Pantai Glagah dan Kawasan Wisata Bantul.
 
"Saya harap pembangunan bandar udara di Kulon Progo ini dapat meningkatkan perkembangan ekonomi berupa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sosial serta dapat meningkatkan lapangan kerja," jelasnya.
 

Untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat, lanjut dia, Kementerian Perhubungan sebagai regulator di bidang transportasi mempunyai tugas menyiapkan prasarana dan sarana yang memadai guna mendukung mobilitas manusia dan kelancaran arus barang.

"Pembangunan sarana dan prasarana ini juga untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien," terang Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II ini.
 
Sesuai dengan agenda kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu Nawa Cita, khususnya butir membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI, Presiden Joko Widodo mengedepankan pembangunan Indonesia Sentris yaitu pembangunan yang tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, melainkan merata di seluruh wilayah.

Pembangunan dilakukan secara adil dan merata sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan dan menikmati dampak pembangunan khususnya pembangunan di sektor pariwisata. Hal ini karena sektor pariwisata merupakan salah satu dari 5 sektor prioritas dari kabinet kerja selain dari sektor infrastruktur, maritim, energi dan pangan. (Yas)