Kebijakan Semen Satu Harga Belum Bisa Berjalan Tahun Ini?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah menggodok skema supaya harga semen sama atau mengurangi disparitas harga semen di seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah merealisasikan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga.

"Bukan berarti satu harga itu sama. Tapi disparitasnya tidak terlalu tinggi," ucap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Bay M Hasani saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Kata Bay, biaya logistik semen sudah mengalami penurunan meskipun belum signifikan dengan tol laut. Sambung dia, sebenarnya harga semen di Jawa Rp 60 ribu per sak tidak berbeda jauh dengan di Manokwari Rp 80 ribu per sak.

"Yang salah adalah ketika mau diangkut dari Timika ke Wamena harus menggunakan helikopter. Pakai pesawat komersial pun harganya sama, per kilo semen dipungut tarif Rp 85 ribu," ucapnya.

"Jadi kalau harga semen per sak bisa Rp 400 ribu-Rp 500 ribu. Kalau dibawa lagi ke Puncak Jaya satu sak ongkosnya Rp 1 juta, dan dibawa ke kampung bisa Rp 3 juta itu harga semen," tambah Bay.

Untuk mengurangi disparitas harga semen di daerah Timur Indonesia, kata Bay, semen diangkut dengan kapal tol laut. Kemudian berhenti di Pelabuhan Timika, Papua.

"Dari Timika dibawa lagi ke pedalaman pakai pesawat udara. Inilah yang disebut jembatan udara. Jadi nanti ada sinergi angkutan laut dan udara, angkutan udara ini yang disubsidi sehingga harganya bisa ditekan," jelas dia.

Bay enggan menjawab penurunan harga semen dari subsidi angkutan udara di wilayah Timur mengingat hal itu merupakan kewenangan Ditjen Angkutan Udara. Akan tetapi, dia bilang, skema untuk menyamakan harga semen atau mengurangi disparitas sedang dilakukan Kemenhub.

"Sedang dirumuskan skemanya. Sudah mulau survei, karena nanti di sana (Timur) akan dibentuk sentra logistik atau Rumah Kita atau istilahnya BUMN. Ada beberapa BUMN, yakni RNI, PPI, Bulog. Nanti diatur BUMN mengonsolidasi barang sesuai jumlah masyarakat di sana dan cara mendistribusikannya," terangnya.

"Mungkin belum sekarang diterapkan karena baru mulai maping karena PIC-nya di Timika kan Pelni. Pelni akan koordinasi dengan BUMN yang lain, menyiapkan gudang untuk disewa masyarakat. Juga karena belum ada sinergi dengan program jembatan udara," imbuh Bay. (Fik/Gdn)