Upaya Pemerintah Pertahankan Peringkat Layak Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berupaya mempertahankan dan meningkatkan peringkat surat utang Pemerintah Indonesia meski sudah masuk investment grade atau layak investasi oleh lembaga pemeringkat internasional termasuk Standard and Poor's (S&P).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, S&P menyoroti soal masalah pajak dan belanja pemerintah untuk memberikan peringkat investasi. S&P yakin memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia lantaran didukung dari kebijakan fiskal yang terjaga. Oleh karena itu, Sri menuturkan, pemerintah akan menjaga kredibilitas fiskal Indonesia untuk mempertahankan peringkat surat utang Indonesia.

"Kalau masalah fiskal policy, kita bisa jaga kredibilitasnya. Dari sisi perundang-undangan sudah solid keuangan negara mengenai penerimaan negara, defisit itu sudah tertuang dalam undang-undang (UU) secara jelas. Biasanya tanyakan penerimaan tetap meningkat sesuai kapasitas ekonomi," jelas Sri, seperti ditulis Rabu (5/7/2017).

Ia menuturkan, pemerintah juga tetap perbaiki rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain lewat tax amnesty atau pengampunan pajak, Sri menuturkan, pemerintah terus memperbaiki reformasi pajak.

"Terus melakukan reformasi bagaimana meningkatkan tax based kita. Perbaiki administrasi, IT system, government, dan perbaiki tax ratio," ujar dia.

Sri menambahkan, lembaga pemeringkat internasional juga akan menanyakan soal belanja pemerintah. Apalagi saat ini Indonesia sedang gencar membangun infrastruktur. Sri menuturkan, kalau pemerintah tetap disiplin menggunakan anggaran untuk infrastruktur. Pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur.

"Semua belanja (infrastruktur) tidak selalu menggunakan APBN. Jadi menggunakan swasta dan BUMN. Kita buktikan swasta dan BUMN ikut sehingga tak sebabkan defisit besar. Tentu mereka akan nanyakan defisit terjaga sehingga eksposure utang terjaga baik," ujar Sri.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan tetap menjaga dan memperbaiki peringkat surat utang Indonesia yang sudah masuk layak investasi. Pemerintah menargetkan defisit anggaran terhadap PBD sekitar 2,41 persen dalam APBN 2017.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menuturkan, tantangan mempertahankan peringkat utang Indonesia tak hanya dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga pengelolaan utang. Selain itu, pendapatan per kapita Indonesia juga diharapkan naik.

"Kita mesti mengelola utang pemerintah dan swasta dengan hati-hati meski rasio utang juga terjaga," kata dia.

Seperti diketahui, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors (S&P) menaikkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi atau investment grade pada 19 Mei 2017. Kenaikan peringkat ini pertama kali diraih Indonesia sejak krisis ekonomi 1998.

Peringkat surat utang pemerintah (sovereign) Indonesia diangkat dari BB+ menjadi BBB-. S&P juga melaporkan bahwa outlook diubah menjadi stabil.

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah meraih status investment grade dari S&P pada saat sebelum krisis 1998. Indonesia meraih status investment grade pertama kali dari S&P pada pertengahan 1992. Kemudian lembaga pemeringkat internasional lainnya, yaitu Moody’s menyusulnya pada Maret 1994 dan Fitch pada Juni 1997.

Ekonomi Indonesia dinilai menjanjikan karena stabilitas yang terjaga dalam periode tersebut seiring pencitraan Indonesia sebagai “Macan Asia”.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini: