Sri Mulyani Relakan BUMN Merugi Tak Setor Dividen

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 43,7 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Namun ada sejumlah perusahaan pelat merah yang merugi terbebas dari kewajiban tersebut, antara lain PT Garuda Indonesia Tbk, Bulog, hingga PT Krakatau Steel Tbk.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja pembahasan dividen BUMN RAPBN 2018 dengan Komisi VI DPR. Kehadiran dia menggantikan Menteri BUMN, Rini Soemarno. "Total dividen di RAPBN 2018 direncanakan sebesar 43,7 triliun," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).   

Target setoran dividen BUMN sebesar Rp 43,7 triliun di tahun depan naik 6,6 persen dibanding target Rp 41 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

"Realisasi dividen 2017 yang sudah dibayarkan BUMN sepanjang semester I ini sebesar Rp 32 triliun. Sedangkan setoran pajak dari BUMN sebesar Rp 97 triliun di periode yang sama," Sri Mulyani menuturkan.

Sri Mulyani merinci, total dividen yang ditargetkan Rp 43,7 triliun di RAPBN 2018 berasal dari setoran dividen 26 BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) alias Tbk senilai Rp 23,14 triliun dan BUMN non Tbk sebesar Rp 19,54 triliun.

Sedangkan untuk 18 BUMN yang kepemilikan saham pemerintahnya minoritas direncanakan setoran dividennya mencapai Rp 112 miliar dan 5 BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp 906 miliar.

"BUMN-BUMN berkinerja positif tersebut membayar dividen kepada negara dengan payout ratio yang berbeda-beda," ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah membebaskan setor dividen kepada sejumlah BUMN dengan alasan merugi, baik selama periode 1 tahun maupun akumulasi.

"Ada BUMN yang belum mampu membayar dividen karena masih menghadapi situasi keuangan yang tidak baik atau menghadapi kerugian," ungkap dia.

Ia menyebut, BUMN yang merugi akibat kalah persaingan dan efisiensi, antara lain ada Garuda Indonesia, Bulog, Krakatau Steel, PT PAL, PT DOK dan Perkapalan Surabaya, Kimia Farma, Perum Produksi Film Negara (PFN), Balai Pustaka, dan PT Berdikari.

"Sementara BUMN yang sudah cukup lama rugi dan sedang dalam restrukturisasi, antara lain Nindya Karya, Merpati, PT Kertas Leces, Kertas Kraft Aceh, Industri Sandang Nusantara, PT Iglas, dan PT Djakarta Lloyd," Sri Mulyani menjelaskan.  

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menambahkan, Garuda Indonesia Cs yang masih mencetak kerugian di laporan neraca keuangannya tidak membayar dividen periode 2017-2018.

"Bebas setoran dividen 2017-2018. Termasuk Garuda Indonesia, dan BUMN lainnya itu karena alasan rugi," tandasnya.

Tonton video menarik berikut ini: