RI Kekurangan 2 Juta Kursi Penerbangan Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sebanyak 15 juta turis sampai dengan akhir tahun ini. Sayangnya, Indonesia masih kekurangan 2 juta kursi penerbangan internasional dari total 4 juta kursi.

Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengungkapkan penerbangan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung industri pariwisata nasional. Akan tetapi, jumlah penerbangan internasional ke Indonesia dirasa masih kurang.

"Untuk target 15 juta wisman (2017), kita masih kekurangan 2 juta seat. Tadinya kurang 4 juta seat, tapi berkat kerja keras dari Menteri Perhubungan sudah diberikan 2 juta seat, jadi kurang 2 juta lagi," katanya di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Dia optimistis, kekurangan 2 juta kursi penerbangan internasional ini bisa dipenuhi pada akhir 2017. Utamanya mengandalkan maskapai nasional, di antaranya Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air.

"Tingga 2 juta kursi lagi sedang dikerjakan, dan akhir tahun ini sudah bisa dipenuhi. Kita utamakan maskapai penerbangan berbendera Indonesia, seperti Lion Air, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan AirAsia Indonesia," tutur Arief.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah pusat diminta serius untuk mengembangkan konektivitas antar pulau. Adanya konektivitas ini akan mendorong kegiatan ekonomi dan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di pulau-pulau terluar dan terpencil.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan pembangunan konektivitas antar pulau diperlukan guna mengakselerasi peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi wilayah. Dengan demikian, lebih banyak ekonomi wilayah yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

"Namun kita belum mengidentifikasi tentang peta prioritas pembangunan konektivitas antar pulau yang mampu menjadi penggerak utama bagi kemandirian dan daya saing wilayah," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 7 Juni 2017.

Selain itu, kendala yang dihadapi dalam pembangunan konektivitas antar pulau ini berkaitan dengan sinergi kebijakan, kapasitas anggaran, kelembagaan, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

Kemudian, belum adanya langkah-langkah strategis yang diperlukan agar kebijakan yang ada mampu mengakselerasi peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi di masing-masing pulau.

"Kemarin kami mendapat kunjungan dari negara- negara Uni Eropa. Hampir semua duta besar hadir, termasuk Singapura. Bagaimana intensnya Makassar terkonektivitas secara internasional dengan beberapa kalangan. Salah satunya karena posisi geografis kita," kata dia.

Menurut dia, secara filosofis sistem konektivitas di Indonesia ini harus diubah. Pemerintah harus menganalisis pentingnya pembangunan konektivitas antar pulau, mengidentifikasi dan mengalisis peta prioritas pembangunan konektivitas antar pulau.

"Selain itu, juga untuk menganalisis tentang peluang dan kendala bagi optimalisasi pembangunan konektivitas tersebut, baik yang berkaitan dengan sinergi kebijakan, anggaran, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia serta merekomendasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan agar kebijakan menjadi optimal," ucap dia.