Bajaj di Jakarta Akan Layani Transaksi Nontunai

Liputan6.com, Jakarta Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang digalakkan pemerintah juga berlaku pada transaksi di sektor transportasi di Ibu Kota. Setelah bus TransJakarta dan KRL Jabodetabek, bajaj pun kini melayani transaksi nontunai.

Perusahaan swasta melirik bisnis nontunai di sektor transportasi. Salah satunya adalah aplikasi dompet elektronik Paypro. Paypro mulai menggarap pembayaran nontunai untuk penumpang bajaj di Jakarta.

“Kami telah menjalin kerja sama dengan beberapa koperasi bajaj dengan total kurang lebih 800 bajaj dalam hal pembayaran dengan menggunakan aplikasi PayPro," ujar Chief Marketing Officer PayPro Heidi Bokau dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Aplikasi ini ditargetkan bisa mulai digunakan pada akhir November 2017. Setiap bajaj nantinya akan dilengkapi dengan QR Code (barcode) agar penumpang bisa dengan mudah membayar menggunakan aplikasi tanpa harus mengeluarkan uang tunai.

"Kami juga menargetkan agar ke depannya PayPro bisa digunakan untuk pembayaran angkutan umum lainnya," katanya.

"Saat ini juga telah tersedia update (pembaruan) untuk aplikasi PayPro, yaitu PayPro 2.0 bagi pengguna Android maupun Iphone. PayPro 2.0 memberikan tampilan yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya", katanya kembali. 

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruan Sinungan mengatakan penerapan nontunai di angkutan umum, termasuk bajaj, sangat positif untuk masyarakat. Sebab, masyarakat akan mulai terbiasa dengan menggunakan uang elektronik di angkutan umum.

"Kemajuan teknologi harus disikapi dan masyarakat harus biasa pakai uang elektronik seperti tol. Ini langkah bagus bisa dilakukan di bajaj. Ini suatu langkah positif yang harus dilakukan," kata Shafruan.

Sementara itu, Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo, menambahkan Bank Indonesia mendukung siapa saja yang ingin terjun di bisnis uang elektronik. Asalkan, penerapannya berguna untuk masyarakat.

"Kenapa tidak, sepanjang berizin resmi dan masyarakat aman, nyaman serta handal menggunakan uang elektronik, ya monggo," kata Pungky.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menegaskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dengan menggenjot penetrasi penggunaan uang elektronik atau e-money di masyarakat tidak akan menghilangkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal ini terdiri atas uang kertas dan uang logam.

"Tidak (menghilangkan) dan tidak menggantikan. Sebagai komplemen atau pelengkap iya," kata Direktur Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo.

Dia beralasan, kebutuhan uang tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui nontunai. Dia menuturkan, apabila perekonomian bertumbuh dengan baik yang salah satunya lewat transaksi nontunai, maka kebutuhan uang, baik uang kertas maupun uang logam akan meningkat.

"Kalau pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, maka kecepatan uang beredar di suatu negara akan semakin tinggi. Dan BI menjaga semuanya termasuk implementasi GNNT aman, lancar, efisien, harga terjangkau, dengan dukungan peraturan yang kondusif, sehingga masyarakat, penyedia sistem jasa pembayaran, serta negara mendapatkan mutual benefit," ujar Pungky.

Dia pun menegaskan GNNT, termasuk kebijakan pembayaran nontunai di gerbang tol, tidak melanggar Undang-undang (UU) Mata Uang. Dalam payung hukum tersebut, Pungky menambahkan, diatur mengenai jenis uang yang berlaku, yakni uang logam dan uang kertas.