Pemerintah Bangun Wilayah Perbatasan, Ini yang Perlu Diperhatikan

Salah satu tujuan pemerintah membangun wilayah terluar ialah memunculkan pusat-pusat ekonomi baru.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 21 Nov 2017, 19:15 WIB
Diterbitkan 21 Nov 2017, 19:15 WIB
Jokowi Kunjungi Perbatasan Indonesia - Timor Leste
Presiden Joko Widodo saat berada di perbatasan Indonesia - Timor Leste, NTT, Sabtu (20/12/2014). (Rumgapres/Agus Suparto)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengarahkan pembangunan ke bagian terdepan dan terluar wilayah Indonesia. Salah satu program pembangunan tersebut ialah pembangunan pos lintas batas negara (PLBN).

Salah satu tujuan pemerintah membangun wilayah terluar yaitu memunculkan pusat-pusat ekonomi baru. Namun, itu saja tak cukup.

Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (Puslitbang KPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan penelitian di tiga kawasan perbatasan yakni Entikong Kabupaten Sanggau (perbatasan Malaysia), Motaain Kabupaten Belu (Timor Leste), serta Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan (berbatasan perairan Malaysia).

Penelitian tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia.

Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama Puslitbang KPT FX Hermawan menyebutkan, untuk Motaain perlunya pengembangan peternakan dan tanaman jagung dan sejenisnya. Kemudian, perlunya mengurangi ekspansi ke daerah berlereng dan konversi daerah berhutan.

"Ekspansi ke daerah berlereng diarahkan untuk tanaman tahunan," kata dia di Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Pada wilayah Sebatik, pihaknya merekomendasikan pengurangan pengembangan pertanian ke hutan lindung atau berlerang. Kemudian, perlunya prioritas pada sumber daya air dan pengelolaan air.

"Pembangunan danau atau embung penyimpanan air diperlukan pada berbagai lokasi tertentu seperti di lembah yang selanjutnya dapat menyediakan air untuk rumah tangga dan pertanian," jelas dia.

Dia melanjutkan, untuk Entikong sebaiknya pengembangan pertanian tidak bersifat intensif. Menurutnya, sebaiknya perlu pengembangan bersifat tanaman tahunan seperti karet dan lada.

"Potensi perluasan areal pertanian sangat terbatas," tutup dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Baru sebatas fisik

Sebelumnya, Pemerintah tengah giat membangun daerah perbatasan. Segala upaya dilakukan agar semua kebutuhan terpenuhi, meski ketimpangan masih terjadi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, sementara ini, pemerintah masih fokus dalam pembangunan fisik.

"Sementara ini, fisik di perbatasan ini yang perlu diperbaiki dulu. Supaya memberikan gambaran yang lebih baik," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Agustus 2017.

Namun, kata dia, secara umum pemerintah tetap memiliki progres yang harus dikejar. Seperti membangun ekonomi di daerah perbatasan.

"Secara umum dan juga jangka menengah, ekonomi perbatasan itu juga menjadi perhatian, seperti memberikan bibit yang lebih baik, membuat pertanian-pertanian baru di daerah perbatasan dan mempermudah logistik di perbatasan. Nah, itu yang akan meningkatkan ekonomi perbatasan," jelas JK.

Oleh karena itu, pemerintah masih fokus untuk memperbaiki pintu gerbang di perbatasan. Nanti, semuanya berkelanjutan dalam lima tahun mendatang.

"Sekarang ini yang diperbaiki adalah pintu gerbangnya, tapi isinya nanti setelah lima tahun itu bersambung," pungkas Jusuf Kalla.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya