Sri Mulyani Beri Penghargaan Instansi Penyumbang PNBP Terbaik

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menggelar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Award 2017. Ajang penghargaan yang digelar untuk kedua kalinya ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada instansi dan perusahaan yang berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui PNBP.

Sri Mulyani mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara mencapai 25 persen. Sebagai contoh dari sumber daya alam, kontribusi PNBP dari minyak mentah mencapai yang tertinggi sebesar Rp 205 triliun pada 2014. Lalu harus anjlok dengan realisasi terendah hanya Rp 44 triliun di 2016.

"Peranan PNBP di dalam penerimaan negara, APBN kita itu cukup signifikan. Data 10 tahun terakhir sekitar 25 persen," jelas dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Namun, lanjut Sri Mulyani, yang terpenting dari PNBP ini bukan sekedar seberapa besar sumbangan PNBP bagi negara, melainkan timbal balik yang dirasakan masyarakat dari uang yang dibayarkan untuk PNBP.

"Ini adalah tahun kedua, tapi ini juga waktu yang tepat bukan sekadar award tapi juga memahami peranan PNBP itu. ‎Saat masyarakat tahu apa yang didapat dari apa yang mereka bayar. Di situlah definisi negara yang maju dan bermartabat," tandas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan, peran PNBP sangat penting bagi penerimaan negara secara keseluruhan.‎ Sebab PNBP memberikan sumbangan cukup signifikan karena berasal dari berbagai sumber.

"Kontribusi PNBP ini penting bagi penerimaan. ‎Oleh sebab itu, pada 2018, PNBP kita targetkan sebesar Rp 875 triliun dari total 1.890 triliun (penerimaan negara)," ujar dia.

Menurut Askolani, selain berperan dalam penerimaan negara, PNBP ini juga berfungsi dalam memperbaiki pelayanan instansi negara kepada masyarakat. Sebab, perbaikan pelayanan tersebut bisa dibiayai dari PNBP sehingga apa yang dibayarkan masyarakat berupa PNBP kembali dinikmati oleh masyarakat.

"PNBP memiliki fungsi, yaitu penerimaan dan pelayanan publik karena sebagian PNBP ini digunakan RKA Kementerian/Lembaga. Kita bisa lihat perbaikan layanan di Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian. Juga diharapkan lebih baik di pertahanan, TNI, perhubungan, pendidikan, kesehatan, dan fungsi lain," kata dia.

Berikut daftar pemenang PNBP 2017:

1. Kategori kementerian/lembaga dengan penerimaan di atas Rp 1 triliun

- Kepolisian RI

- Kementerian Komunikasi dan Informatika

- Kementerian Perhubungan

‎2. Kategori kementerian/lembaga pengelola PNBP terbaik kelompok penerimaan sampai dengan Rp 1 triliun

- Badan Pengawas Tenaga Nuklir

- Kementerian Koperasi dan UKM

- Badan Pusat Statistik

3. Kategori bank dan pos persepsi yang berperan aktif dalam implementasi sistem informasi PNBP online

- PT BRI (Persero) Tbk

- PT Pos (Persero)

- PT BNI (Persero) Tbk

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tonton Video Pilihan Ini

Di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencetak rekor sepanjang sejarah dengan meraup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 360,86 miliar. Pendapatan itu berasal dari sumber daya alam, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar mengungkapkan pencapaian KKP sepanjang 2016 cukup menggembirakan, terutama dari produksi perikanan dan PNBP yang mengalami peningkatan.

"Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada 2016 bertumbuh rata-rata 109 atau naik dari realisasi tahun sebelumnya 106 dan NTN pada 2014 yang sebesar 103," kata dia saat konferensi pers di Gedung Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Sementara itu, Zulficar mengakui, nilai PNBP yang dikumpulkan KKP melonjak drastis di 2016 menjadi Rp 360,86 miliar. Dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 77,49 miliar, realisasi PNBP di 2016 meroket 462,82 persen.

"KKP berhasil mengumpulkan PNBP sebesar Rp 360,86 miliar di 2016 dari sumber daya alam. Ini adalah pencapaian tertinggi selama KKP ada," kata dia.

Dia menuturkan, pencapaian PNBP melesat tajam karena berbagai upaya yang sudah dilakukan KKP, antara lain membuka gerai perizinan dokumen kapal nelayan dan gerai permodalan nelayan, serta lainnya.

"Sementara untuk PNBP di 2015 kecil karena kita memang tidak banyak memungut sebagai bagian dari pembenahan proses izin kapal," tutur dia.

Keberhasilan lainnya, Zulficar menuturkan, volume produksi perikanan tangkap sepanjang tahun lalu naik dari 6,52 juta ton menjadi 6,83 juta ton, berdasarkan data sementara KKP. Dari sisi nilai pun menanjak dari Rp 116,31 triliun menjadi Rp 125,38 triliun di 2016.

"Realisasi volume produksi itu masih merupakan data sementara karena masih harus dikonfirmasi lagi berdasarkan pelabuhan yang belum melaporkan," ujar dia.