Begini Perkembangan Proyek Pembangkit Listrik 35 Ribu MW

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berupaya memperbesar pasokan listrik di Indonesia melalui Program Ketenagalistrikan 35 ribu megawatt (MW). Harapannya, dengan pasokan listrik yang memadai, merata dengan harga yang terjangkau bisa meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi masyarakat.

‎Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi mengatakan, kondisi terbaru dari program ini.

Hingga 15 Januari 2018, dari Program 35 ribu MW, pembangkit yang telah beroperasi mencapai 1.358 MW, di mana 466 MW dibangun PLN. Sementara sisanya, sebesar 892 MW dari pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

"Pembangkit 35 ribu MW yang telah beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW. Disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW. Sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 104 MW," kata Agung, di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Agung melanjutkan, saat ini pembangkit listrik sebesar 17.096 MW sudah memasuki tahap konstruksi. Sebesar 5.657 MW dibangun PLN dan 11.439 MW berasal dari pengembang swasta.

"Dari proyek 35 ribu MW, 17.096 MW atau sekitar 48 peren sudah masuk tahap konstruksi. Sementara 12.724 MW lainnya sudah kontrak namun belum kontruksi. Jadi yang belum melakukan kontrak atau Power Purchase Agreement (PPA) hanya 4.682 MW. Ini trennya jelas, positif. Sekitar 20 ribu MW ‎diantaranya ditargetkan beroperasi pada tahun 2019," papar Agung.

Selain proyek 35 ribu MW, terdapat juga pembangunan pembangkit yang berasal program percepatan ketenagalistrikan, Fast Track Program (FTP) tahap 1 dan 2 serta Program Reguler yang berjumlah sekitar 7.800 MW. Dari ketiga program tersebut, 6.395 MW di antaranya telah beroperasi.

Sebagaimana diketahui, program 35 ribu MW ‎sangat berkontribusi terhadap rasio elektrifikasi. Hingga akhir 2017, raihan rasio elektrifikasi nasional mencapai 95,35 persen. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 92,75 persen.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

‎

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyatakan, penyederhanaan perizinan atau deregulasi pada sektor kelistrikan telah menunjukan hasil.

Arcandra menjelaskan, penyederhanaan perizinan dalam proses investasi pada sektor kelistrikan bertujuan untuk mempermudah kegiatan usaha sehingga dapat mempercepat eksekusi program yang ditargetkan pemerintah.

"Deregulasi itu tujuannya pertama harus bisa pangkas business process. Kedua harus bisa mempercepat usaha-usaha untuk mencapai target pemerintah," kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Menurut Arcandra, penyederhanaan perizinan pada sektor kelistrikan yang dilakukan Kementerian ESDM saat ini telah menunjukan hasil.

Dia menyebutkan bahwa capaian pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) tahun lalu yang melebih target menjadi salah satu hasilnya. 

Rasio elektrifikasi pada 2017 ‎ditargetkan mencapai 92,75 persen, sedangkan realisasinya pencapai rasio elektrifikasi sampai akhir 2017 mencapai 95,35 persen.