Kementerian PUPR Fokus Selesaikan Proyek Strategis Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus menyelesaikan proyek infrastruktur terutama proyek strategis nasional pada 2019.

Hal itu seperti disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Kementerian PUPR akan fokus terhadap berbagai pengerjaan proyek infrastruktur yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional pada 2019.

"Pada 2019 tidak lagi beorientasi untuk memulai pekerjaan baru yang sifatnya kontrak tahun jamak, kecuali bendungan dan irigasi/air baku untuk mendukung fungsi bendungan. Tahun 2019 lebih berfokus untuk menyelesaikan proyek infrastruktur, sehingga tidak ada yang mangkrak di tengah jalan, terutama Proyek Strategis Nasional," kata dia di Semarang, seperti ditulis Senin (13/2/2018).

Untuk itu, dia mengingatkan kepada seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di daerah, agar mempertajam program kerja yang sesuai dengan beberapa target pada 2019.

Dalam bidang Sumber Daya Air, target prioritas pada 2019 nanti mencakup beberapa proyek pembangunan, seperti 46 bendungan, sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 200 km, jaringan irigasi baru seluas 40 ribu hektar, 54 embung, 31 pengendali lahar atau sedimen, serta sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 22 km.

Selanjutnya di bidang konektivitas, ditargetkan pada 2019 pembangunan jalan mencapai 1.120 km, pembangunan jembatan mencapai 10.029 meter (belum termasuk jembatan gantung), pembangunan flyover-underpass-terowongan mencapai 1.467 meter, dan pembangunan jalan tol mencapai 670 km.

Sementara di bidang Cipta Karya, ditargetkan hingga 2019 terbangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas total 5.700 liter/detik, pengolahan air limbah untuk 603.863 kepala keluarga (KK), pelayanan sistem persampahan untuk 1.960.686 KK, dan penataan kawasan kumuh 2.564 hektar.

"Adapun di bidang perumahan, kita targetkan terbangun 13.500 unit rumah susun sampai 2019. Selain itu kita akan membuat 250 ribu unit rumah swadaya, 5 ribu unit rumah khusus, dan dukungan prasarana sarana utilitas (PSU) bagi 30 ribu unit," ungkap Basuki.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan 245 proyek strategis nasional dan dua program proyek strategis nasional (PSN). 245 proyek strategis nasional tersebut dengan investasi Rp 4.197 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya untuk segera menuntaskan proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, diharapkan proyek infrastruktur tersebut bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jokowi mengatakan, hal itu saat membuka Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Rencana Kerja Pemerintah 2019.

"Saya minta program prioritas dan proyek strategis nasional yang belum selesai di 2017 agar segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan program proyek strategis yang direncanakan dan mulai dikerjakan di 2018 betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan," ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Senin 12 Februari 2018.

Jokowi menuturkan, jika memang ada proyek pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan, maka harus segera diputuskan. Ini agar proyek tersebut tidak menjadi proyek mangkrak.

"Untuk itu saya minta Menko Perekonomian mengevaluasi lagi program proyek yang bisa betul-betul dieksekusi. Mana yang tidak mungkin untuk dilaksanakan ini harus diputuskan cepat," kata dia.

Dia menyatakan, pada 2019 merupakan tahun politik dan menjadi dari masa pemerintahan Jokowi-JK yang berlangsung selama 5 tahun. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk segera merampungkan tugas-tugasnya.

"Kemudian terkait RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019, saya ingatkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun politik, dan saya minta agar setelah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing ekonomi kita," ujar dia.