Bebaskan Lahan Proyek Nasional, Negara Habiskan Rp 11,7 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah berhasil membayarkan pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) mencapai Rp 11,7 triliun. Dana pembebasan lahan tersebut untuk periode sampai akhir 2017.

Direktur LMAN Rahayu Puspasari menjelaskan, dana Rp 11,7 triliun tersebut paling banyak untuk pembebasan lahan proyek pembangunan jalan tol. Dana ini digunakan untuk membiayai pembebasan lahan di 17.219 bidang tanah di seluruh Indonesia.

"Pembangunan jalan tol ini kan tenaganya luar biasa sekali, banyak pihak yang terlibat di situ. Ada BPN, pemerintah daerah, BPKP dan lain sebagainya," kata Puspa di Hotel Morissey, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dari alokasi tersebut, sebagian besar dana digunakan untuk pembebasan tanah guna pembangunan ruas jalan tol Trans Jawa yang terdiri atas 10.170 bidang tanah senilai Rp 4,39 triliun. Selain itu, pembebasan lahan tol Trans Sumatera pada 3.687 bidang tanah senilai Rp 1,84 triliun.

"Proyek jalan tol merupakan salah satu bagian dari program pembebasan dan pengembangan lahan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan LMAN sepanjang tahun 2017 ini," tambahnya.

Pada APBN Perubahan 2017, LMAN mengalokasikan dana sebesar Rp 32,05 triliun yang digunakan untuk pembebasan lahan pada 78 proyek, di antaranya 43 ruas jalan tol senilai Rp 25,2 triliun, 1 pelabuhan senilai Rp 500 miliar, dan 6 infrastruktur kereta api senilai Rp 3,8 triliun.

Selain itu, ada juga pembebasan lahan untuk 27 bendungan serta 1 NCICD atau proyek tanggul laut senilai Rp 2,3 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Koordinatoar Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Bupati Majalengka segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan terkait rencana operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka.

“Landasan udara ini penting dan pak Presiden mau ini selesai Juni tahun depan,” kata Luhut, Selasa (26/9/2017).

Presiden bahkan sudah memerintahkan agar bandara tersebut sudah digunakan saat pelaksanaan ibadah haji 2018 mendatang.

Kedatangan Luhut ke BIJB Kertajati sebagai tindak lanjut pertemuan yang dilakukan dengan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dari hasil peninjauan tersebut, dia mengakui persoalan pembebasan lahan masih belum tuntas. Luhut juga mengatakan, saat itu Bupati Majalengka Sutrisno sudah berjanji untuk secepatnya membebaskan lahan, namun ternyata masih sedikit.

“Saya sudah minta supaya harus selesai. Tidak bisa ditunda-tunda. Karena sebenarnya tidak ada masalah dalam pembangunan BIJB Kertajati dan pak gubernur dananya sudah ada, jadi tidak ada masalah,” kata Luhut.

Kendati demikian, lanjut dia, yang terpenting adalah membangun kembali kerja tim agar lebih kompak. “Lihat kepentingan yang lebih besar, rakyat Jawa Barat,” ujar dia.

Sementara itu, dalam pembangunan BIJB Kertajati, pemerintah pusat juga punya mimpi membangun pusat logistik di bandara tersebut.

Dia menjelaskan, dibangunnya lokasi bandara dekat dengan Patimban, Cirebon, dan Bandung. Sehingga logistic bisa menjadi lebih murah.