Terapkan Pendidikan Vokasi, Pemerintah Contoh Jerman

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan arah pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Sistem ini mengacu pada konsep pendidikan dual system dari Jerman.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pendidikan tersebut mengintegrasikan pembelajaran di kampus dengan praktik kerja di industri.

Kemenperin tengah fokus meluncurkan program pendidikan vokasi industri yang link and match antara industri dengan SMK di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga 2019, ditargetkan sebanyak 355 industri mampu terlibat dan membina 1.775 SMK dalam pelaksanaan program tersebut.

“Langkah ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Dalam program ini, setiap perusahaan diminta untuk membina sekurang-kurangnya lima SMK di sekitarnya sehingga pada 2019 akan dihasilkan sebanyak 845 ribu lulusan SMK yang kompeten dan tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kami telah melakukan launching program pendidikan vokasi industri di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I. Yogayakarta serta Jawa Barat,” lanjut Airlangga.

Selanjutnya akan dilaksanakan untuk Wilayah Sumatera bagian Utara, yang meliputi D.I. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau pada awal Oktober 2017 di Medan, dan diteruskan pada wilayah lain di Indonesia.

Di Jawa Timur, Kemenperin melibatkan 50 perusahaan dan 234 SMK, di Jawa Tengah sebanyak 117 perusahaan dan 392 SMK. Serta di Jawa Barat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, melibatkan 141 perusahaan dan 393 SMK.

Sebagai tindak lanjut peluncuran dari program tersebut, Kemenperin telah melakukan penyelarasan kurikulum untuk 25 kompetensi keahlian bidang industri yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang juga telah disiapkan modul pembelajarannya.

“Saat ini telah disusun penyelarasan kurikulum dan silabus untuk sembilan kompetensi keahlian lainnya pada SMK di Jawa Barat yang juga sedang disusun modul pembelajarannya,” kata Menteri Airlangga.

Untuk mendukung implementasi kurikulum hasil penyelarasan dengan kebutuhan industri, Kemenperin menyiapkan pula pelatihan untuk guru-guru bidang studi produktif serta mengusulkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bantuan mesin dan peralatan praktik minimum untuk SMK, yang dialokasikan sebesar 500 juta per SMK.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melakukan kunjungan kerja ke Singapore Polytechnic International (SPI) di Singapura. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan konsep Grand Desain Pelatihan Vokasi Nasional yang telah disusun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Hanif mengatakan kunjungan ke SPI ini dilakukan untuk mempelajari keberhasilan negara-negara maju dalam mengelola SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

"Kita ajak tim komite vokasi yang terdiri dari pelaku industri, anggota Kadin, Apindo, akademisi dan LSM untuk sama- sama mempelajari konsep pendidikan dan pelatihan vokasi di Singapura," ujar dia 15 September kemarin.

Para anggota komite vokasi ini pun diminta memberi kajian, usulan dan masukan-masukan kepada pemerintah untuk mengembangkan pelatihan vokasi di Indonesia.

Selain Singapura, negara lainnya yang patut menjadi contoh pelaksanaan pelatihan vokasi antara lain Jerman, Australia, Jepang, Austria, Korea Selatan dan lain-lainnya.

Hanif menambahkan, selama ini Kemnaker telah melakukan kerja sama dengan SPI dalam bidang manajemen balai latihan kerja, strategi planning, kurikulum, metoda pedagogi, pelatihan instruktur, design thinking, akreditasi lembaga pelatihan.

"Kita teruskan kerja sama sambil terus mendorong pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Indonesia. Ini prioritas yang pemerintah sesuai arahan Presiden Jokowi," kata Hanif.