Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

Tarif Pajak Turun, Ini Jurus DJP Intai Pengusaha Besar yang Ngaku UMKM

DJP memiliki strategi pengawasan terhadap wajib pajak dalam memanfaatkan tarif pajak UMKM 0,5 persen.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 28 Jun 2018, 08:30 WIB

Diterbitkan 28 Jun 2018, 08:30 WIB

20161110-Tax-Amnesty-Jakarta-Hestu-Yoga-Saksama-YR

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak, salah satunya pengusaha besar yang berpotensi mengaku sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuannya tak lain untuk mendapatkan tarif pajak murah 0,5 persen atas omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, DJP memiliki berbagai instrumen untuk mengawasi adanya modus wajib pajak dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar.

"Kalau yang di atas Rp 4,8 miliar ngaku sebagai UMKM untuk memanfaatkan insentif ini (pajak UMKM), kami punya berbagai instrumen untuk pengawasannya," tegas dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Salah satunya, kata Hestu Yoga, akses informasi keuangan atau perbankan. Menurutnya, data-data transaksi antar pengusaha juga bisa nenjadi instrumen, misalnya data pembelian oleh UMKM dari supplier-nya.

"Kalau beli atau kulakannya Rp 1 miliar per bulan, tidak mungkin omzetnya kurang dari Rp 4,8 miliar setahun. Dan masih banyak instrumen lain untuk pengawasan," dia menjelaskan.

Patuh Bayar Pajak

20161002 Tingkatkan Ekonomi Daerah dengan Berdayakan Pelatihan Wirausaha

Pelaku UKM (Liputan6.com)

Hestu Yoga meyakini, dengan penurunan tarif pajak UMKM tersebut, bisa meningkatkan kepatuhan UMKM untuk membayar pajak. Sebab, ia mengaku, pada dasarnya pelaku UMKM mau untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kehidupan bernegara melalui pembayaran pajak.

"Dengan skema yang lebih ringan dan mudah ini, mereka punya kesempatan untuk itu (membayar pajak) secara proporsional, adil, dan nyaman. Makin banyak yang akan patuh dan membayar pajak," terangnya.

Potensi Penerimaan Hilang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau produk UMKM dalam kunjungan kerjanya di Sanur, Bali, Sabtu (23/6). Kunjungan kerja ini dalam rangka sosialisasi aturan baru terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Liputan6.com/Pool/Biro Pers Setpres)

Hestu Yoga mengatakan, penerimaan pajak yang hilang dari kebijakan pajak UMKM 0,5 persen ini tidak terlalu signifikan. Sayangnya ia enggan menyebut angka secara spesifik.

"Sebagai gambaran, pada 2017, penerimaan pajak dari PPh Final UMKM 1 persen ini sebesar Rp 5,87 triliun yang dibayarkan oleh sekitar 1,5 juta WP UMKM. Jadi sebenarnya tidak terlalu besar potensial loss-nya," paparnya.

Target DJP, lanjutnya, dengan insentif pajak tersebut, pelaku UMKM dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan melalui penerimaan pajak.

"Target kami adalah membangun kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM secara masif (menyeluruh) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara berkelanjutan," tandas Hestu Yoga.

Lanjutkan Membaca ↓