Arcandra Tahar Luruskan Kabar Pelepasan Aset Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meluruskan kabar pelepasan aset hulu minyak dan gas (migas) dan kilang PT Pertamina (Persero) yang tercantum dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Arcandra mengatakan, dalam sebuah proyek perlu menggandeng mitra, dengan tujuan untuk meringankan beban modal keuangan untuk menggarap proyek tersebut.

Hal ini terkait dengan pembangunan proyek kilang. Dalam surat Rini, pada poin Spin-Off Unit Bisnis RU IV Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm-in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana Refinery Development Master Plan (RDMP).

"Sebuah joint venture itu konsepnya saya mau kembangkan teknologi handphone (HP). Untuk pengembangan butuh dana yang besar. Jadi misalnya saat ini teknologi masih i7 nanti akan dikembangkan menjadi i20, berapa dananya? Nah, di sini investor masuk setor dana untuk bikin i20. Saya setor apa? kan joint venture, tanah saya disetorkan di-value-kan dulu, itu yang dinamakan spin off ini jadi ke sini, ada value share secara bussines to bussines," kata Arcandra, dikutip di Jakarta, Minggu (21/7/2018).

Arcandra pun menegaskan, pelepasan aset yang dimaksud tidak bisa diartikan dengan menjual aset ke asing. Pasalnya, Pertamina hanya mencari mitra untuk memodali proyek yang sedang digarap dan bukan menjual aset.

"Enggak jual aset ke asing. Cara kalau dapatkan investasi pinjam, joint venture. Aset enggak diapa-apain, tapi Pertamina juga setor equity," tutur Arcandra.

Ia kembali menjelaskan terkait kabar pelepasan aset hulu. Dia mengungkapkan Pertamina dihalalkan mencari mitra untuk menggarap blok migas yang dikelola. Hal ini untuk meringankan beban investasi dan risiko dalam melakukan pencarian migas.

"Itu pemerintah berikan misalnya Blok Mahakam 100 persen, di situ dibilang Pertamina boleh cari partner. Tapi untuk masuk itu bayar enggak? Bayar. Karena untuk development butuh dana. Untuk mitigasi risiko biasanya company itu bermitra," tandasnya.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menyetujui PT Pertamina (Persero) melakukan pelepasan aset hulu migas.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi, SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher mengatakan, SKK Migas menilai kebijakan Rini Soemarno tentu sudah melalui pertimbangan yang matang dan menjadi jalan terbaik.

Sebab itu, lembaga pengawas kegiatan hulu migas tersebut mendukung kebijakan tersebut khususnya pelepasan aset hulu atau blok migas.

"SKK Migas mendukung kebijakan Menteri BUMN, untuk mengambil langkah-langkah strategis korporasi termasuk sharedown asset di sektor hulu migas," kata Wisnu, di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Dia berharap langkah ini dapat meningkatkan kinerja Pertamina, khususnya di wilayah kerja hulu migas di Indonesia yang ditangani perseroan, secara signifikan dapat mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional.

"SKK Migas juga berharap, melalui langkah strategis ini PT Pertamina (Persero) dapat melakukan upaya yang lebih agresif dalam eksplorasi mencari cadangan hulu migas yang baru, dan lebih efisien dalam melaksanakan program kerja di hulu migas," tambah dia.