Menteri Darmin Minta Anak Buah Netral di Tahun Politik

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bertambah usia pada Rabu ini. Segenap pegawai kementerian pun merayakannya dengan sederhana. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Kemenko Perekonomian menginjak usia ke-52 tahun pada Rabu ini.

Ia berharap dengan bertambahnya usia tersebut segenap pegawai bisa semakin fokus dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas masing-masing.

"Usia yang ke-52 barangkali kita tidak perlu lakukan hal luar biasa, tapi tidak mengurangi ketekunan kita," ungkapnya di Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Dia pun meminta segenap pegawai tidak juga terlalu terpengaruh oleh situasi politik yang saat tengah hangat jelang pemilu.

Selain itu, situasi perekonomian global yang sedang mengalami berbagai tekanan, seperti ancaman perang dagang dan pelemahan mata uang hendaknya tidak terlalu mengganggu kinerja Kemenko Perekonomian.

"Biar hiruk pikuk ekonomi dunia, dan tahun politik. Kita tetap bekerja seperti biasa," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga semester I-2018 mencapai Rp 4.227,78 triliun. Angka ini tumbuh sebanyak 14,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 2017. Realisasi tersebut sekitar 29,79 persen jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya utang luar negeri. Sebab pemerintah terus memastikan utang berada dalam batas aman dan digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. 

"Persoalan ini yang penting ada treshold (batas) yang tidak kita lewati. Makanya disepakati bikin utang APBN berapa defisitnya. Jadi kalau utang tiap tahun ya sebesar itu. Tahun lalu defisitnya 2,7 persen dari GDP sekarang 2,4 persen. Tahun depan 1,9 persen jadi rasionya turun sehingga tidak usah wah dengan utang," ujar Menko Darmin di Gedung Pusdiklat, Jakarta, Selasa (24/7).

Menko Darmin mengatakan, penarikan utang dari luar negeri dilakukan untuk membiayai sejumlah program infrastruktur yang pada masa lalu banyak terabaikan. Pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk menghubungkan wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau.

"Sebetulnya pemerintahan Jokowi bisa enggak nambah utang, tapi jangan bangun infrastruktur banyak-banyak. Itu enggak akan naik lagi. Jadi sebetulnya ini diperhitungan dengan sadar kita sejak krisis 1998 enggak pernah bangun infrastruktur. Paling betul betulin apa menambal," jelasnya.

Menko Darmin menambahkan, rasio utang Indonesia juga tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Jepang yang memiliki rasio utang 100 persen terhadap PDB nya. "Dibanding negara-negara sekitar kita itu adalah rasio yang rendah apalagi dibandingkan dengan AS dan Jepang. Berapa rasio kita dengan Jepang bisa hampir 100 persen," jelasnya.